Hukum Nasional Umum

JATAM Kaltim : Sudah 32 Anak-anak Tewas di Lubang Bekas Tambang, Gubernur Kapan Bertindak?

Samarinda – Lubang bekas tambang batubara samarinda kembali menelan korban. Kali ini kabar duka tersebut harus dialami Nurul Huda Aulia (10th), warga di Jl. Kh. Harun Nafsi RT.18 Kel. Rapak Dalam. Nurul adalah Korban ke 32 anak-anak yang tewas di lubang tambang sejak 2011 hingga 2018.

Temuan jatam kaltim, lokasi tenggelamnya korban berada di Jl.Harun Nafsi, Loa Janan Ilir. Masyarakat menemukan tubuh Nurul tidak jauh dari tempat jatuhnya.

Pantauan JATAM Kaltim di lapangan, lubang bekas tambang diperkirakan seluas 700 meter persegi. Selain itu, tak ditemukan tanda-tanda plang dan rambu yang memberitahukan dan melarang warga memasuki kawasan tersebut.

Lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga dan diisi air bak danau ini, menurut informasi warga sekitar sudah dibiarkan sejak 2 tahun yang lalu.

Beberapa temuan dan informasi yang dihimpun oleh Tim Jatam Kaltim dilapangan menemukan kandungan air sangat asam yang menandakan sebelumnya ada aktifitas pembongkaran dan galian tanah yang mengandung konsentrasi batubara.

Jatam Kaltim juga mengukur kadar jumlah TDS dari air di lubang tsb yang mencapai 1960 (TDS : Total dissolved solid /Benda Padat yang terlarut). Dari angka itu artinya air di kolam ini banyak mengandung logam berat.

Logam berat terlarut bersama air saat tanah mengalami pembongkaran. Logam berat itu antara lain : Besi, mangan, merkuri, zeng, almunium, timbal, arsen.

Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar, kolam dulunya ada aktifitas penggalian batubara dan itu terjadi di tahun 2016. Yang bukan kolam alami terlihat dari wilayah sekitarnya serta kontur permukaan yang juga sebenarnya adalah bukit yang kemudian di kupas menjadi lubang. Tempat lokasi almarhum tenggelam terlihat dulunya bukit nampak ada irisan bukit tidak jauh dari lokasi.

Tidak jauh dari lokasi Jatam Kaltim temukan lokasi bekas tumpukan batubara. Atas dasar hal tersebut yang mengarahkan kepada Jatam Kaltim diduga kuat sebelumnya ini adalah lubang tambang yang telah di tinggalkan.

Terkait dengan pernyataan pihak kepolisian kota samarinda bagi JATAM Kaltim terkesan asal asalan tidak mendalami dan menyelidiki lebih jauh namun langsung menyimpulkan. Jatam Kaltim mempertanyakan profesionalisme kepolisian dalam penanganan kasus ini.

Hanya karena lokasi tempat tenggelamnya korban tidak masuk salah satu konsesi tambang, dengan cepatnya penyelidikan lantas tidak dilanjutkan. Terbukti di lokasi tambang tim Jatam Kaltim juga tidak menemukan ada pemasangan garis polisi untuk mengamankan TKP.

JATAM Kaltim juga mengkritik lemahnya peran pengawasan Dinas ESDM Kaltim serta minimnya kinerja penertiban yang dilakukan Polda Kaltim terhadap maraknya aktifitas ilegal mining di Kalimantan Timur.

Selain meresahkan bagi masyarakat karena pencemaran lingkungan yang ditimbulkan, aktifitas tambang ilegal ini telah merugikan negara dimana kekayaan negara telah di curi dan telah mengakibatkan hilangnnya nyawa manusia.

Atas berlarut-larutnya kasus ini dan bertambahnya jumlah korban dalam waktu relatif yang sangat dekat Jatam Kaltim menuntut agar Gubernur Kaltim mengevaluasi dan mencopot sejumlah pejabat yang berwenang termasuk diantaranya KADIS ESDM KALTIM.

“Kita juga bertanya-tanya bagaimana peran Walikota Samarinda yang seakan-akan membiarkan aktiftitas ilegal mining dengan mudahnya dan leluasa beroperasi tanpa ditindak,” jelas Dinamisator JATAM Kaltim, Pradana Rupang dalam pers rilisnya.

Menurut Rupang, seharusnya selaku kepala daerah bisa menginstruksikan jajaran kelurahan serta RT untuk turut melaporkan dan mengawasi atas adanya aktifitas yang sudah meresahkan ini. Sebagai kepala daerah tentunya penghargaan bisa diberikan bagi mereka yang turut menjaga lingkungannya dari aktifitas pengrusakan lingkungan seperti tambang ilegal.

Jatam Kaltim juga menagih keseriusan Polda Kaltim dalam memastikan penanganan hukum kasus lubang tambang benar-benar di proses hingga kepengadilan. Hingga korban ke 32 baru 1 orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan jeratan pidana 2 bulan kurungan dan denda 1.000 rupiah.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan