Nasional Polkam Umum

OPINI : Timsel Blunder, Cederai Proses Seleksi Calon Anggota KPU Kaltim

Penulis : Ismail (Peneliti Nusantara Strategic House, Samarinda)

 

Di tahun ini, KPU Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan tugas yang berat dalam mengawal dan memastikan tegaknya demokrasi lokal melalui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang jujur dan adil.

Meski demikian KPU Kaltim dengan segala jajaran Komisioner dan staff yang ada, berhasil dalam melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga proses Pilgub berjalan dengan lancar. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Komisioner dan staff yang memiliki kompetensi tinggi sangat berperan dalam kelancaran dan keberhasilan Pilgub Kaltim 2018.

Saat ini, jabatan Komisioner KPU Kaltim periode 2014-2019 mendekati akhir masa jabatan, maka dilaksankanlah proses seleksi calon Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2018 tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam PKPU tersebut KPU RI diberi wewenang untuk membentuk Tim Seleksi (Timsel) calon Anggota KPU periode berikutnya.

Di dalam proses pendaftaran tersebut, terdapat beberapa anggota Komisioner KPU Kaltim periode 2014-2019 serta jajaran birokrat yang ikut mendaftarkan diri kembali, yaitu Mohammad Taufik (Ketua), Mohammad Syamsul (Anggota), Rudiansyah (Anggota), Viko Januardhy (Anggota), dan Sekertaris KPU Kaltim Syariffudin Rusli.

Masyarakat Kaltim secara umum menaruh harapan besar kepada Timsel Anggota KPU untuk menghasilkan individu-individu terbaik untuk mengawal demokrasi yang sudah dibangun dengan baik selama ini.
Namun, proses seleksi anggota KPU Kaltim yang sejatinya diharapkan dapat berlangsung secara terbuka dan menjunjung tinggi asas demokrasi ini kemudian menunjukkan beberapa indikasi kejanggalan dalam tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Timsel yang diketuai oleh Prof. Dr. Susilo, M.Pd.

Kejanggalan pertama terdapat pada tahap awal proses seleksi. Pada tanggal 05 – 11 November 2018 Timsel membuka penerimaan dokumen pendaftaran calon anggota KPU yang harus melengkapi 10 persyaratan sesuai dengan amanat dalam PKPU No 7 Tahun 2018.

Salah satu persayaratan tersebut menyebutkan bahwa bagi calon anggota KPU yang berprofesi sebagai ASN wajib menyertakan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaiaan (PPK), dan di dalam PKPU No 7 Tahun 2018 tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dan tegas siapa yang dimaksud dengan PPK, sehingga berpotensi untuk menimbulkan beragam tafsiran.

Permasalahan muncul ketika Timsel calon anggota KPU Kaltim secara sepihak menafsirkan PPK yang dimaksud sebagai pejabat politik/kepala daerah. Gawatnya lagi, ternyata Timsel tidak pernah melakukan sosialisasi atau penjelasan kepada peserta seleksi tentang PPK yang mereka maksud/tafsirkan.

Hal ini berimbas langsung terhadap peserta seleksi yang berprofesi sebagai ASN yang sebelumnya memiliki tafsiran mereka masing-masing tentang PPK yang dimaksud. Contohnya adalah Mohammad Taufik, Viko Januardhy dan Syariffudin Rusli yang terpaksa harus menerima kenyataan bahwa mereka dinyatakan tidak lolos tahap seleksi administrasi.

Mohammad Taufik yang juga merupakan staf pengajar di Fisip Unmul menyertakan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dekan Fisip Unmul. Namun Timsel berkeras bahwa PPK yang dimaksud dalam konteks Mohammad Taufik adalah Rektor Unmul. Hal yang sama terjadi pada Viko Januardhy dan Syariffudin Rusli yang menyertakan surat rekomendasi dari Plt. Sekertaris Daerah Provinsi Kaltim, namun ditolak oleh Timsel yang beranggapan bahwa surat rekomendasi tersebut haruslah dikeluarkan oleh Gubernur Kaltim.

Padahal dalam kasus Syariffudin Rusli, Gubernur telah mengeluarkan memo untuk membuatkan surat rekomendasi kepada Sekda Provinsi Kalimantan Timur karena pada saat itu Gubernur Kaltim sedang berada di luar daerah.

Padahal, kondisi yang sama juga terjadi di daerah lain seperti Provinsi Sulawesi Tenggara. Timsel calon anggota KPU Sultra justru tidak mempermasalahkan peserta seleksi yang berprofesi sebagai staf pengajar perguruan tinggi untuk menyertakan surat rekomendasi dari Dekan dan begitu pula dengan peserta seleksi yang berprofesi sebagai ASN yang hanya mengantongi surat rekomendasi dari Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ketidakseragaman tafsiran ini menimbulkan permasalahan serius karena sebelumnya seluruh Timsel calon anggota KPU di Indonesia telah mendapatkan pembekalan oleh KPU RI. Sehingga perbedaan tafsiran ini harusnya tidak terjadi.

Kejanggalan kedua berkaitan dengan inkonsistensi Timsel. Sebelumnya Timsel calon anggota KPU Kaltim telah mengumumkan peserta yang lolos dalam tahap seleksi berkas melalui surat Nomor:08/PP.06Pu/64/Timsel/Prov/XI/2018. Dan dalam surat tersebut, disebutkan bahwa terdapat 28 peserta yang lolos dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya melalui sistem CAT (Computer Assisted Test).

Namun tiba-tiba sehari sebelum pelaksanaan CAT, Timsel melakukan revisi terhadap surat Nomor: 08/PP.06-Pu/64/Timsel/Prov/XI/2018 sebelumnya dengan surat Nomor: 09/PP.06-Pu/64/Timsel/Prov/XI/2018, yang mengurangi peserta yang lolos dari 28 peserta menjadi 27 peserta. Dan sampai saat ini tidak ada penjelasan tentang alasan revisi tersebut.

Kejanggalan ketiga berkaitan dengan hasil pengumuman yang dimuat dalam surat Nomor: 10/PP.06-Pu/64/Timsel/Prov/XI/2018 tentang penetapan calon Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur yang dinyatakan berhak mengikuti tes psikologi.

Di dalam pengumuman tersebut timbul pertanyaan karena ternyata hanya mencantumkan nama peserta tanpa score hasil CAT. Padahal sejatinya nilai CAT bisa langsung diketahui sesaat setelah CAT diakhiri sehingga bisa diketahui mana peserta yang memenuhi ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya dan mana yang tidak.

Namun dalam surat tersebut Timsel calon anggota KPU Kaltim mempersilahkan 27 peserta untuk mengikuti tes psikologi tanpa memandang penilaian CAT.
Sayangnya, sampai saat ini tidak ada klarifikasi maupun penjelasan yang diberikan oleh Timsel KPU Kaltim.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengapa proses seleksi yang dilakukan terdapat proses revisi nama calon peserta yang lolos berkas administrasi sehari sebelum tes CAT dilakukan, ditambah dengan rekomendasi oleh PPK yang tidak diberikan sosialisasi sebelumnya mengingat pendaftar sebagian merupakan Pegawai Negeri Sipil, bagi saya sendiri kondisi tersebut tidak mengambarkan bahwa para pendaftar diberikan kesempatan yang sama dengan pendaftar lain dan tidak adanya keterbukaan informasi oleh Timsel.

Bagi saya sendiri proses tersebut sebaiknya memberikan peluang sebesar-besarnya bagi pendaftar melalui pemberitahuan akan berkas yang kurang dan penjelasaan berkas yang dimaksud sehingga tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan PKPU No 7 Tahun 2018 sebagai dasar Timsel, semakin banyak peserta yang mendaftarkan diri akan menghasilkan banyak pilihan nama Anggota KPU Prov Kaltim yang independen dan lebih berkualitas yang dapat mengantarkan pergulatan demokrasi yang lebih baik di Kaltim mengingat pergelaraan Pemilu pada Tahun 2019 sarat akan kepentingan maka diperlukan niat untuk mengabdi bukan untuk menjadi bagian dalam kepentingan suatu kelompok atau golongan apalagi menjadikan lahan untuk mencari pekerjaan, melalui tulisan ini semoga masyarakat Kaltim dapat mengawasi proses tersebut sehingga melahirkan bangunan demokrasi yang lebih baik di Kaltim.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan