alt
Umum

Kemenkeu Ancam Blokir ABPD 185 Pemda

Jakarta (MediaNualtsantara.co) – Kementerian Keuangan mengancam akan memblokir sebagian jatah anggaran 185 pemerintah daerah yang sampai saat ini tak kunjung menuntaskan penyusunan anggaran  pendapatan dan belanja daerah (APBD).


Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan II, menjelaskan ada 524 pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang pada tahun ini wajib melaporkan APBD-nya kepada pemerintah pusat paling lambat akhir bulan ini. Namun sampai dengan 13 Februari, baru 339 APBD tuntas dan dilaporkan ke pemerintah pusat.


“Sehingga yang belum menyelesaikan APBD 185 pemerintah daerah. Kami mengingatkan pemerintah daerah yang belum, untuk segera menyelesaikan proses pembahasan APBD-nya dengan DPRD agar tidak mengganggu proses pembangunan di daerah,” ujarnya dalam jumpa pers jajaran Kementerian Keuangan hari ini.


Seperti dikutip pada Bisnis.com, Anny Ratnawati merinci di provinsi Nangroe Aceh Darusalam setidaknya ada 12 pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang belum menuntaskan pembahasan dengan DPRD-nya. Sementara yang belum di provinsi Sumatera Utara  ada 21 APBD, di provinsi Riau 9 APBD, Provinsi Lampung 8 APBD, dan Jawa Barat 15 APBD. Kemudian, di provinsi Jawa Tengah masih ditunggu laporan 11 APBD, Jawa TImur 8 APBD, Nusa Tenggara TImur 12 APBD, Papua 23 APBD, dan provinsi Papua Barat 8 APBD.


Menurutnya, jika sampai batas waktu yang sudah ditetapkan masih ada pemerintah daerah yang belum juga menuntaskan APBD-nya, maka sebagian jatah anggaran transfer daerahnya tidak akan dicairkan. Sanksi tersebut nantinya akan semakin memberatkan daerah dalam mengeksekusi belanjanya akibat keterlambatan pencairan anggaran.

“Daerah harus lihat kembali belanjanya, jangan sampai menumpuk di tengah atau di akhir tahun sehingga kualitasnya jadi kurang bisa mendorong perekonomian, baik di daerah dan nasional,” tegur Anny.


Agung Pambudi, Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), menilai belum ada  perbaikan disiplin anggaran di banyak daerah menyusul kembali terulangnya penyerapan APBD yang terlambat.


Ada dua indikasi yang biasa menjadi penyebab, yakni minimnya sumber daya manusia yang mampu menyusun APBD dengan benar atau tarik-menarik kepentingan politik antara pemerintah daerah dengan DPRD. “Saya prihatin akan terulangnya hal itu karena ini sudah masuk minggu kedua Februari. Konsekuensinya akan menganggu daya serap anggaran transfer daerah,” tuturnya.


Logikanya, kata Agung, perencanaan  APBD menganut prinsip anggaran mengikuti program atau fungsi (money follow function). Namun realitanya terbalik, yakni anggaran ditetapkan dahulu, sedangkan penyepakatan program-programnya di parlemen menyusul kemudian.

“Ini karena tarik-menarik kepentingan politik antara Pemda dengan DPRD demi menggolkan proyek-proyeknya. Untuk 185 daerah yang belum menyelesaikan APBD, saya perkirakan baru efektif pelaksanaanya itu semester kedua,” tuturnya.

Untuk itu, Agung menyarankan agar pemerintah memberikan sanksi yang lebih tegas, tidak hanya sekedar penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU), tetapi sampai kepada pemotongan anggaran. “Seperti Aceh dan Papua, dulu sampai April belum serahkan APBD dipotong anggarannya. Kalau sudah seekstrim itu, potong saja,” tegasnya.

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan