Surat Pembaca

Dilema Guru, Kecerobohan Pemerintah dan Carut Marut Pendidikan Kaltim

Oleh : Freijae Rakasiwi (Menteri Sosial Politik BEM KM Unmul 2017)

“Pendidikan tetaplah pendidikan. Kita harus belajar apapun, kemudian memutuskan mana yang akan kita ikuti. Karena pendidikan bukanlah persoalan hitam atau putih, barat atau timur, pendidikan adalah manusia itu sendiri.”

Pendidikan adalah dasar negara Indonesia yang harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Karena berawal dari Pendidikan adalah awal untuk membentuk sebuah generasi dan melahirkan seluruh sektor negeri ini.

Indonesia kini tengah menghadapi masalah pelik dalam bidang pendidikan terutama di pendidikan dasar dan menengahnya. Kian banyak rakyat kita mengeluh tentang kondisi pendidikan masa kini. Komersialisasi, politik, dan berbagai kepentingan untuk menjajal perut sendiri menjadi alasan mengapa pendidikan di Indonesia bermasalah

Masa depan suatu bangsa sangat tergantung pada mutu sumber daya manusianya dan kemampuan peserta didiknya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Hal tersebut dapat kita wujudkan melalui pendidikan dalam keluarga, pendidikan masyarakat maupun pendidikan sekolah.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional ini, pendidikan merupakan salah satu ‘jembatan emas’ yang dianggap tepat untuk dilalui agar dapat mencapai tujuan tersebut.
Hal ini menjadi alasan utama,

mengapa pendidikan menjadi salah satu sektor yang sangat diperhatikan dalam agenda pembangunan suatu bangsa dan negara. Sebagaimana sebuah jembatan, pendidikan harus diupayakan sedemikan rupa agar menjadi alternatif penyebrangan yang baik serta dapat mengantarkan orang mencapai tujuan dengan selamat. 
Sebagaimana jembatan,pendidikan juga terdiri dari berbagai komponen pembentuk. Jika untuk membuat jembatan diperlukan material-material dasar seperti pasir, batu, semen, beton, maka begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan membutukan komponen-komponen pembentuk atau komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya suatu (proses) pendidikan, seperti guru, siswa, kurikulum, media pembelajaran, dan lain-lain.

Antara jembatan dan pendidkan ini, keduanya membutuhkan sokongan dana. Dana dalam bentuk yang lebih umum, yakni anggaran dimana melalui suatu proses perencanaan yang matang dansistematis. Sejatinya, pendidikan bukan sekedar hak, tetapi juga merupakan kewajiban warga negara. Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 secara jelas mengatakan, bahwa:“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan, bahwa:“setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Kemudian, terkait pendidikan sebagai kewajiban, pasal 31 ayat 2 UUD 1945 menegaskan, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Tentu pemerintah wajib membiayai pendidikan untuk kemajuan negeri ini, sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang. “Warga Negara berhak mendapat pendidikan”(pasal 31 ayat 1UUD 1945) dan “Negara  wajib  membiayainya” (Pasal 31 ayat 2 UUD 1945).  Mewajibkan pemerintah untuk membiayai kegiatan pendidikan, yaitu sedikit-dikitnya 20% dari APBN dan dari masing-masing APBD provinsi dan kabupaten kota. Negara harus bertanggung jawab dalam mengatasi masalah tersebut karena pendidikan merupakan kewajiban negara.

Awal tahun 2017 sampai memasuki bulan Ramadhan kali ini, pendidikan dasar dan menengah khususnya di Kaltim menjadi sorotan dan elemen pendidikan menjadi korban yaitu guru maupun sekolah. Dalam untaian tulisan ini, akan membedah permasalahan pendidikan di Kaltim mulai dari akar masalah, anggaran, fakta di lapangan, perjuangan guru dan Mahasiswa, dan carut marutnya pemprov Kaltim mengelola Pendidikan.

A. Polemik anggaran pendidikan
Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan wajib memastikan bahwa pendidikan terselengara dengan baik. Membiayai pendidikan adalah salah satu tanggung jawab pemerintah yang harus dilaksanakan. Hal ini secara jelas diatur di dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945, yaitu: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Selain itu, Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) secara tegas mengatur bahwa: “Dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan, minimal wajib dialokasikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).”
Jika kita pelajarin secara mendalam, sebenarnya ada perbedaan antara kedua landasan pokok terkait pembiayaan pendidikan oleh pemerintah di atas. Secara tidak langsung, rumusan Pasal 49 ayat 1 dalam UU Sisdiknas di atas telah mempersempit makna filosofi dan ruang lingkup pendidikan nasional. Seolah-olah pendidik (guru) tidak termasuk komponen pendidikan, sehingga gajinya dipisahkan dari komponen anggaran pendidikan sebesar 20% itu. Padahal jelas sekali tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UU Sisdiknas, bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan (yang berarti juga termasuk guru).

Ketentuan Pasal 49 ayat 1 di atas dinilai tidak konsisten karena tidak sinkron dengan definisi pendidikan nasional. Sebagai mahasiswa yang merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri, seharusnya

bersyukur dengan muatan dalam pasal 49 ayat 1 tersebut, karena secara tidak langsung hal ini akan meningkatkan besaran alokasi anggaran dari pemerintah untuk pendidikan, karena gaji
guru yang selama ini menjadi bagian dari APBN/APBD dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan.

Namun, lagi-lagi ini berbicara terkait peraturan atau kaidah yang sejatinya juga harus menjunjung tinggi kebenaran dan memang tidak mereduksi dan mengingkari makna filosofis serta hakikat pendidikan itu sendiri, sehingga mau atau tidak, sepakat atau tidak, kita harus mengatakan, bahwa guru merupakan bagian dari pendidikan dan harus mendapat bagian dari apa yang dilimpahkan terhadap pendidikan, dalam hal ini gaji dari pemerintah.

Alasan-alasan di atas mungkin menjadi alasan dilakukan penggugatan dengan mengajukan uji materi kepada MK. Mereka minta dilakukan uji materi terhadap pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas oleh Rahmatiah Abbas (guru) dan Prof. Dr. Badryah Rifai (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin). Walhasil, pengujian materi di atas, akhirnya dimenangkan oleh penggugat.

Dengan demikian maka gaji guru termasuk dosen secara sah telah masuk dalam 20% anggaran pendidikan baik pada APBN maupun APBD. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-V/2007. Oleh karena itu tidak salah, jika sekarang kita menggunakan hasil putusan MK tersebut. Sehingga rumusan pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas pasca putusan MK, yakni: “Dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Jika mengacu pada putusan di atas kita boleh saja mengatakan, bahwa dengan adanya UU tersebut, upaya pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab dalam membiayai pendidikan (minimal 20% dari APBN dan APBD) semakin mudah, karena alokasi dana sebesar 20% itu sudah termasuk gaji tenaga pendidik (guru dan dosen). Sebenarnya yang jadi soal bukan mudah atau tidaknya, tetapi terkait nasib pendidikan itu sendiri. Sebab seperti yang diketahui bersama, bahwa gaji pendidik memiliki porsi yang besar dalam alokasi penganggran pendidikan, sehingga hal ini akan membuat anggaran pendidikan untuk pos-pos lain semakin menipis.
B. Realisasi Anggaran untuk Pendidikan dalam APBD Kaltim
Terkait alokasi anggaran pendidikan dalam APBD pun sebenarnya memiliki landasan hukum yang sama, yakni pasal 31 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 (pasca putusan MK).
Di dalam landasan itu jelas diamanatkan, bahwa pemerintah daerah pun wajib mengalokasikan anggaran 20% dari total APBD (murni) untuk pendidikan. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya juga, bahwa Pemda pun mendapat alokasi dana dari negara melalui pos anggaran belanja transfer ke daerah (DAK, DAU, dll) dan dana desa. Namun dana dari pemerintah pusat tersebut tidak dihitung dalam 20% yang harus dianggarakan oleh pemerintah daerah.

Namun dalam implementasinya terdapat banyak penyimpangan dan menyalahi aturan konstitusi. Banyak daerah yang tidak menganggarkan dalam APBD murni sebanyak 20%. Kalimantan Timur merupakan provinsi kaya pun melakukan penyimpangan karena tidak menganggarkan sebanyak 20%. Di tahun 2015, kaltim hanya menganggararkan sebanyak 3,6% dan di tahun 2016 turun menjadi 3,4% dan ini masih dikelola oleh kabupaten/kota untuk dikdasmen.

Tahun 2017, Anggaran pendidikan didaerah mengacu pada UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, memuat pembagian tugas pemerintahan, salah satunya pada pembagian tugas pemerintahan bidang pengelolaan pendidikan.

Dalam UU tersebut, pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah yaitu SMA/SMK dan pengelolaan pendidikan khusus (SLB) negeri maupun swasta. Sebelum dikeluarkannya UU no 23 tahun 2014, pendidikan menengah di kelola oleh kabupaten/kota. Untuk sekarang, kabupaten kota hanya mengelola pendidikan dasar (PAUD, TK, SD, SMP).

UU no 23 tahun 2014 berlaku secara definitif 2 tahun sejak dikeluarkannya, sehingga pada 1 Oktober 2016 Guru dan TU SMA/SMK beralih ke provinsi peraturan BKN nomor 1 tahun 2016. Dan mulai 2 Oktober sampai desember 2016 masih menggunakan anggaran kabupaten/kota. Sejak 1 Januari 2017 anggaran guru SMA/SMK beralih wewenang ke pemprov.

Apakah proses peralihan ini tambah berjalan lancar dan sesuai diharapkan ?

Jawabannya tidak sama sekali !
C. Kecerobohan Pemprov Kaltim
Tidak siapnya pemprov Kaltim terhadap peralihan kewenangan yang diamanatkan UU no 23 tahun 2014. Banyak sekali kesalahan dan kecerobohan yang dilakukan pemprov pada masa transisi selama dua tahun lamanya. Padahal serah terima kewenangan tepat pada oktober 2016.
Berikut kejanggalan dan kecerobohan Pemprov Kaltim :
✔ Tidak membuat tim transisi dalam proses peralihan untuk merumuskan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan menengah.
✔ Tidak menganggarkan anggaran gaji guru honor, TPP guru PNS maupun Bosda dalam APBD Murni 2017
✔ Pemprov lambat sekali dalam hal koordinasi ke kabupaten/kota terkait pelimpahan wewenang ini.
✔ Kabupaten/Kota lambat menyelesaikan administrasi sehingga November 2016 baru diserahkan ke pusat.
✔ Pemprov tidak berkoordinasi dengan DPRD sehingga saat ketok palu APBD 2017, DPRD tidak mengetahui proses pelimpahan ini.
✔ Pemprov gagal paham dalam proses perencanaan yang tidak memprioritaskan pendidikan.
✔ Menggunakan anggaran “sisa”. Jelas, ini terkesan pemprov tidak serius menangangi pendidikan sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas.
✔ Perlakuan berbeda antara Sekolah Swasta dengan Negeri. awalnya dana Bosda yang dirancang pemerintah kaltim tidak mengangarkan Bosda untuk sekolah swasta dengan alasan sekolah swasta mengambil pungutan kepada siswa. Lalu, anggaran direvisi kembali dan dianggarkan setelah guru melakukan demonstasi.
D. Polemik Pendidikan Kaltim
Kenyataan pahit yang dialami oleh dunia pendidikan Kaltim. Polemik pendidikan di Kaltim sudah semakin akut. Pemerintah Provinsi Kaltim tidak memprioritaskan pendidikan dalam APBD 2017. Sangat ironis !
Sejak di berlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan SMA/SMK di Kaltim dari kabupaten/kota ke provinsi tidak berjalan mulus malah hasilnya berantakan dan malah menyengsarakan sekolah terutama guru.
Parahnya lagi, pemerintah provinsi Kaltim terkesan mengesampingkan pendidikan. Semua yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah yakni gaji, insentif, maupun Bosda untuk Guru & Tenaga Kependidikan tak terbayar selama 5 bulan.
Seharusnya, tanggung jawab Pemprov untuk mengelola pendidikan menengah. Tanggung jawab itu tentu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan proses itu, tentu wajib hukumnya menggunakan anggaran. Anggaran termasuk Bosda, gaji guru dan tenaga kependidikan non PNS
Namun, amanah mulia yang diberikan untuk Pemprov tidak dijalankan bahkan terkesan lari dari tanggung jawab. Bagaimana mungkin pendidikan tidak direncanakan dalam APBD 2017 ? Apa yang terjadi ? Gubernur ngapain aja selama ini ? Kepala dinas pendidikan kemana ? Kok gak bersuara ?
Apakah pendidikan tidak menjadi prioritas dalam anggaran ?
Apakah pemprov sudah tak menjamin pendidikan dalam postur APBD 2017 ?
Bagaimana caranya pak gubernur untuk mempercepat pendidikan merata berkualitas tanpa butuh uang ? Tolong beritahu ke kami caranya seperti apa ?
Sangat tidak masuk diakal pikiran sehat kita semua melihat dagelan pemprov dalam mengelola pendidikan. Padahal visi pemrov ingin mempercepat pendidikan yang merata dan berkualitas. Untuk mencapai itu semua memang gak butuh uang ?
Cukup membuat hati menangis melihat guru-guru belum digaji dan diberikan haknya. Guru yang telah berjasa mendidik generasi bangsa sampai saat ini tapi mendapat perlakuan yang tak pantas dari pemprov.
Imbasnya adalah Bosda sekolah, gaji semua guru honorer selama 5 bulan, pembayaran TPP guru PNS tidak cair selama 5 bulan.
Sangat parah ! Dengan dasar kegelisahan dan keresahan terus berlanjut sehingga puncak kemarahan guru bersama mahasiswa diaplikasikan secara tumpah ruah turun ke jalan menagih hak-hak yang belum terbayarkan.
E. Kronologi perjalanan penyelesaian masalah Polemik Pendidikan Kaltim.
✔ Kamis, 16 Maret 2017
➡Pada APBD murni 2017, Bosda Sekolah dan insentif guru SMA/SMK swasta belum teranggarkan.
➡Aksi demo guru negeri, swasta, siswa bersama Mahasiswa di Kantor Gubernur Kaltim menuntut pencairan dana Bosda sekolah negeri dan swasta
➡ Rapat  yang dipimpin sekda kaltim menjanjikan Bosda, gaji guru honorer dan TPP guru PNS siap dikucurkan
✔ Selasa, 2 Mei 2017
➡ Gaji guru honorer, TPP guru PNS dan Bosda sekolah selama 5 bulan tidak terbayarkan karena tidak ada dalam APBD murni 2017 sehingga masuk APBD perubahan 2017.
➡ Ratusan guru kembali mendatangi kantor gubernur meminta pemprov memberikan deadline pencairan dana bosda, gaji guru honor dan TPP guru PNS
➡ Hasil kesepakatan audiensi maka dianggarkan sebesar 340 Milyar.
➡ Kadisdikbud dan kepala BPKAD menjanjikan paling lambat 19 mei, dana bosda, TPP PNS dan gaji honor cair
➡ Pasca aksi, hasil musyawarah bersama pemprov akan memberikan hak guru dan sekolah pada tanggal 19 Mei 2017. Berikut kesepakatan hasil audiensi :
1. Pemprov janji cairkan dana bosda, TPP dan Insentif untuk guru SMA/SMK/MA negeri dan swasta
2. Pemprov berjanji cairkan 19 mei 2017.
3. Dana Bosda awalnya 1,5 juta per siswa, menjadi Rp 900 ribu persiswa
4. Sementara untuk siswa SMK dan bosda Rp 1,1 juta persiswa
5. Total dana mencapai 340 miliar (detailnya tidak disebutkan)
6. Dana ini diperuntukan untuk dana bosda 140 Miliar
➡ Berikut infografis anggaran sebesar Rp 340 Miliar :
✔ Proyeksi Pembayaran :
1. Honor tenaga non-PNS sekolah negeri
2. BOSDA SMA/SMK swasta dan negeri
3. Tunjangan perbaikan penghasilan
4. Insentif
✔ Untuk insentif guru honor dan bosda
✅ Disdik Kaltim berusaha membayar 1,2 juta per bulan (dari tiga komponen yang akan dibayarkan akhir april 2017) namun belum dibayar sampai sekarang
✔Dana Bosda SMA Rp 900 ribu, SMK Rp 1,1 juta,SLB 1,1 juta
✅ Untuk gaji guru honor diupayakan sama dengan upah minimum regional (UMR) Rp 2,3 juta
✅ 2,3 juta ada tiga komponen :
@gaji Rp 1,2 juta/bulan
@insentif Rp 300 ribu dan bosda
@50 % boleh dipergunakan untuk kepagawaian
✔ Insentif guru honorer
Pemprov kaltim mengalokasikan Rp 58,4 Miliar untuk menggaji 2.438 tenaga guru kontrak atau honor SMA sederajat
✅ Tenaga guru kontrak SMA sebanyak 1.189 x 12 Bulan x Rp 2 Juta per orang dibutuhkan anggaran Rp 28,5 Miliar
✅ Tenaga guru SMK sebanyak 1.249 orang x 12 bulan x Rp 2 juta perorang membutuhkan Rp 29,9menyusul
✔ Jumat, 19 Mei 2017
➡ Sekda Kaltim menyebut dana bosda dan gaji honorer sudah dibayarkan, sedangkan TPP pembayaran menyusul
➡ Aliansi Garuda Mulawarman melakukan SMS serentak kepada Gubernur dan Kadisdikbud untuk menagih janji pemprov terkait pembayaran dana Bosda, gaji guru honorer dan TPP guru PNS.
✔ Senin, 22 Mei 2017
➡Perwakilan guru PNS se kaltim mendatangi kantor gubernur bersama Mahasiswa.
➡ Aksi di koordinatori 13 perwakilan guru yang menuntut kejelasan pencairan TPP PNS karena sampai saat itu belum ada kejelasan terkait pencairan
➡ Disdik menjelaskan semua proses selesai, tinggal menunggu pembayaran dari pihak bank
✔ Selasa, 23 Mei 2017
➡ Beredar surat dari Kadisdik Kaltim yang meminta pihak bank memblokir 13 rekening guru yang menjadi koordinator aksi demo
➡ 13 Guru menjadi koordinator aksi menyatakan rekening tidak bisa di akses
➡ Perwakilan 13 guru mendatangi disdik kaltim diterima idhamsyah, Kabid ketenagaan disdik
✔ Rabu, 24 Mei 2017
➡ Aliansi Garuda Mulawarman melakukan aksi selamatkan guru  ke Kantor Gubernur
✔ Kadisdik Kaltim dayang budiarti mengakui bahwa surat permintaan pemblokiran rekening inisiasi disdik Kaltim
➡ Meminta maaf secara terbuka melalui selembar kertas yang diajukan Aliansi Garuda Mulawarman
➡ Rabu siang, rekening 13 guru sudah bisa diakses kembali
F. Pemblokiran Salah Alamat
Kekecewaan guru dan mahasiswa memuncak pada tanggal 22 Mei 2017 guru dari perwakilan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur bersama elemen mahasiswa mengadakan aksi kembali di depan Kantor Gubernur Kaltim untuk menagih janji Pemprov dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk segera mencairkan TPP guru PNS yang telah dijanjikan pada aksi 2 Mei 2017. Aksi diwarnai ditolaknya semua guru untuk masuk kedalam kantor gubernur namun perwakilan aksi diterima untuk audiensi di dalam bersama perwakilan Pemprov. Aksi ditutup dengan Pemprov dan Kadisdikbud Kaltim menemuin massa aksi dan berjanji untuk segera mencairkan hak guru dan sekolah.

Namun, di tanggal yang sama Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kaltim mengeluarkan Surat No. 900/6795/DISDIKBUD.Ib/2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Utama Bank Kaltim perihal permohonan blokir rekening kepada 13 orang perwakilan guru yang mengikuti aksi hingga audiensi.
Hal ini sangat keterlaluan !

Betapa tidak, hal ini sangat tidak wajar dan Kadisdikbud telah melakukan tindakan serampangan tanpa alasan yang jelas. Tindakan yang dilakukan oleh Kadisdikbud Kaltim terhadap 13 guru yang melakukan aksi dan audiensi tidak ada alasan yang jelas dan mengambil hak guru. Ini bukti bahwa Kadisdikbud tidak becus dalam mengelola pendidikan Kaltim dan gagal paham dalam hal aturan pemblokiran.

Kadisdikbud sebagai pemimpin dan pelaksana tugas untuk mencapai visi tujuan pendidikan yang merata berkualitas tidak pantas untuk digugu dan ditiru karena gagal paham dalam memperjuangkan anggaran pendidikan di kaltim. Diperparah lagi, kasus pemblokiran rekening 13 guru yang ditandangani langsung oleh Kadisdikbud sudah menyalahi aturan yang berlaku.

Tidak ada aturan yang mendasar sebagai Kadisdikbud mengajukan pemblokiran 13 rekening guru tersebut. Menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, hanya ada beberapa pihak terbatas yang diberi kewenangan untuk meminta pemblokiran rekening nasabah, di antaranya yakni : Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, Dirjen  Pajak, Bank Indonesia dan lainnya, baik dalam perkara pidana maupun perdata.

Kewenangan memblokir rekening nasabah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan hanya untuk perkara-perkara tertentu seperti: perkara korupsi, money laundry, pelanggaran pajak, dan tindakan pidana keuangan lain, serta dugaan transaksi keuangan hasil cyber crime.

Di antara peraturan perundang-undangan tersebut terdapat pada UU No. 31/ 1999  tentang : “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 (pasal 29 ayat 4), menyatakan : “Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat meminta bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga  hasil dari korupsi”.

UU No. 8 tahun 2010 tentang : “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”  ( pasal 71 ayat 1 ), menyebutkan : “Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dari setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan) kepada penyidik,  tersangka/terdakwa.”

UU  No. 19 Tahun 1997  tentang : “Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa” sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 (pasal 17 ayat 1 ), menyatakan   : “Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.”

Jelas Kadisdikbud melakukan praktik malaadnistrasi dalam hal pemblokiran. Pemblokiran untuk nasabah sendiri sudah diatur dalam regulasi bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia pada bank khususnya pasal 12 ayat 1.

Pasal tersebut berbunyi “pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Bank Indonesia.

Jelas, dengan tidak ada alasan mendasar, Kadisdikbud keblinger telah melanggar aturan dalam hal pemblokiran. Dan sudah sepantasnya untuk dicopot dari jabatannya.

G. Kadisdikbud meminta maaf secara terbuka
Rabu, 24 Mei 2017 Aliansi Garuda Mulawarman turun kembali ke jalan menggelar parlemen jalanan untuk membela guru yang ditindas oleh pemprov. Aksi ini bentuk duka cita mendalam dan belasungkawa matinya hati nurani kadisdikbud dan pemprov yang tidak becus dalam mengelola pendidikan

Aksi ini langsung di dua titik aksi yaitu di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Gubernur Kaltim. Aksi diawali dengan long march dari SMK 4 Samarinda menuju Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk aksi belasungkawa matinya hati nurani pemerintah. Massa aksi membawa keranda yang menandakan matinya pendidikan di kaltim, boneka gantung dan karangan bunga belasungkawa untuk pendidikan Kaltim.

Setelah melakukan aksi di kantor dinas pendidikan, massa aksi bergerak menuju ke kantor gubernur kaltim untuk mengepung kantor gubernur Kaltim.

Saat aksi di kantor gubernur Kaltim, massa aksi terus bergelombang datang mulai dari massa dari KAMMI, GMNI dan HMI untuk bergabung mengepung kantor gubernur Kaltim untuk menyampaikan tuntutan dan keresahan guru.

Telah menunggu lama dan menyampaikan orasi terbuka, akhirnya massa aksi meluapkan emosionalnya dengan membakar keranda menandakan bahwa tidak ada yang becus mengelola pendidikan di kaltim mulai dari pemprov sampai kadisdikbud. Akhirnya audiensi pun dilakukan dengan perwakilan massa aksi 10 orang untuk audiensi bersama Kadisdikbud Kaltim, Kepala Sekolah dan Asisten 1 Gubernur Kaltim.

Berikut hasil lengkap Audiensi :
✔ Kadisdikbud menjelaskan bahwa selama persiapan peralihan dari tahun 2015 dan 2016, sebelum UU diterbitkan, kadisdikbud telah mengusulkan program dan membuat program untuk guru maupun ke sekolah yang akan dianggarkan dalam APBD murni
✔ Kadisdikbud mengklarifikasi bahwa tidak mengerti membuat surat pemblokiran karena bukan haknya dan gagal paham mengenai aturan perbankan dalam hal pemblokiran rekening 13 Guru.
✔ Kadisdikbud mengatakan TPP guru PNS, gaji guru honorer dan Bosda telah ditransfer ke rekening guru dan sekolah secara merata
✔ Rekening 13 Guru yang diblokir sudah kembali dibuka oleh bank kaltim
✔ Pihak Bank Kaltim melayangkan surat untuk membukakan rekening dan menolak untuk pemblokiran rekening 13 guru.
✔ Kadisdikbud berjanji sekaligus menjamin tidak ada keterlambatan lagi dalam pencairan dana gaji guru honorer, TPP guru PNS dan Bosda Sekolah pasca kisruh selama 5 bulan ini.
✔ Kadisdikbud telah menandatangani surat pernyataan untuk permohonan maaf secara terbuka atas kisruh pengelolaan pendidikan Kaltim selama 5 bulan ini.
✔ Kadisdikbud berdalih kisruh ini merupakan tahap transisi pelimpahan wewenang dari kabupaten/kota sesuai UU No 23 tahun 2014 padahal bukti di lapangan perencanaan dalam hal anggaran tidak sesuai kebutuhan.
✔ Terakhir, Kadisdikbud menerima nota kesepahaman yang diberikan kepada Mahasiswa untuk menggaransi kebijakan telah berjalan dan tuntutan tersampaikan. Namun Kadisdikbud meminta waktu sampai hari selasa untuk mempelajari dan akan menandatangani nota kesepahaman bersama Mahasiswa.
Kadisdikbud adalah orang yang paling bertanggung jawab atas permasalahan ini, tentu Gubernur Kaltim harus mengevaluasi kinerja kadisdikbud dalam mengelola pendidikan Kaltim.
Permintaan maaf secara terbuka ini tentu bentuk pertanggung jawaban publik Kadisdikbud, masyarakat sudah murka akibat kisruh ini tentu bukan hanya sekedar maaf saja yang diinginkan masyarakat tapi bukti serta jaminan hak semua guru dan sekolah tidak lagi terlambat.

H. Argumentasi Tidak Pada Tempatnya
Dampak berkepanjangan dari kasus terlambatnya gaji guru selama 5 bulan masih belum usai. Belum selesai kecewa dari sikap serampangan dari Kadisdikbud Kaltim yang memberikan arahan kepada Bank untuk memblokir rekening 13 orang perwakilan guru dalam aksi damai menuntut hak mereka, yang pada 24 Mei 2017 secara terbuka akhirnya beliau mengakui kesalahannya melalui media secara lisan maupun tertulis.

Kini publik kembali dibingungkan oleh sikap Pemprov Kaltim yang justru kembali mempersoalkan pemberian sanksi kepada 13 orang guru yang dinilai melanggar aturan. Melalui surat kabar tertanggal 25 Mei 2017 Gubernur menegaskan kembali pemberian sanksi kepada 13 perwakilan guru yang dianggap sebagai provokator.

Padahal tidak ditemukan secara pasti aturan apa yang dilanggar oleh mereka jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada 26 Mei 2017, Pemprov Kaltim melalui Sekda mengadakan pertemuan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang menelurkan kesepakatan bahwa guru harus mengedepankan etika dan pembangunan karakter bangsa. Lalu pada 27 Mei 2017, muncul kembali di surat kabar pernyataan dari MKKS Kabupaten/Kota di Kaltim yang secara garis besar isinya memojokkan 13 orang perwakilan guru yang dipersoalkan tempo hari.

Tentu hal ini sebagai suatu sikap yang salah dari Pemprov Kaltim dalam menyikapi persoalan guru di Kaltim. Langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim justru memperkeruh suasana sebab argumentasi dan kebijakan yang diambil tak sesuai keinginan dan kebutuhan publik.

13 orang guru terpilih sebagai perwakilan dari ribuan guru yang lain yang bernasib sama sesuai hasil musyawarah mufakat. Berbulan-bulan tanpa dipenuhi haknya, telah melapor dan mengadukan haknya dengan baik-baik hingga aksi konstitusional dipilih untuk memperjuangkan hak yang semestinya mereka terima.

Tidak ada yang salah sebab UU menjamin kebebasan menyampaikan aspirasi dan pendapat kepada pemerintah dalam hal ini Pemrov Kaltim selaku penanggungjawab terjaminnya hak dan kewajiban para elemen pendidikan di Kaltim.

Pun yang disuarakan tidak hanya persoalan gaji saja melainkan pula subsidi yang seharusnya diberikan Pemerintah kepada sekolah-sekolah yang kini terancam gagal melaksanakan kewajibannya kepada peserta didik akibat kekosongan dana.

I. Gubernur harus memberi sanksi tegas
Gubernur Kaltim harus bertanggung jawab terkait masalah kisruh pendidikan yang bermuara tidak dianggarkannya gaji guru, TPP Guru PNS maupun Bosda. Gubernur harus mengevaluasi kinerja Kadisdikbud kaltim dan pendidikan kaltim secara keseluruhan secepatnya. Karena tidak ada garansi kejadian ini tidak terulang lagi kedepannya.

Gubernur harus menjatuhkan sanksi tegas kepada Kadisdikbud karena telah menyalahi aturan pemblokiran maupun terlambat dalam menyelesaikan masalah ini. Sudah jelas, tidak ada garansi lagi bagi Kadisdikbud Kaltim masih nyaman mengemban amanah karena telah salah kaprah mengelola pendidkan. Tentu, pencopotan kadisdikbud bisa menjadi solusi terbaik.

Bukan membela Kadisdikbud dan sibuk menyalahkan guru, pertanyaan sekarang apakah bapak tidak terbuka hatinya melihat guru tidak digaji selama 5 bulan ? Mau bersabar sampai kapan ?
Jelas guru menuntut haknya tidak menyalahi aturan dan ini sudah nyata kesalahan gubernur Kaltim yang tidak menganggarkan hak guru.

J. Rekomendasi
Permasalahan pendidikan di Kaltim memang belum usai. Meskipun sudah terbayarkan, apakah ada jaminan tidak ada keterlambatan lagi ?
Yang harus di lakukan Pemprov Kaltim adalah :
✔ Gubernur Kaltim harus menjamin tidak ada keterlambatan lagi dalam pembayaran 7 bulan kedepan.
✔ Gubernur Kaltim harus mengevaluasi kinerjaKadisikbud yang telah mengiris hati semua guru dan sekolah
✔ Segera menyusun anggaran terkait gaji guru honor, TPP guru PNS dan Bosda sekolah untuk tahun 2018. Karena anggaran pendidikan di Kaltim tidak sampai 20% dan ini jelas menyalahi aturan UU.
✔ Segera melakukan evaluasi terbuka bersama seluruh elemen pendidikan agar kisruh tidak terulang.
✔ DPR Kaltim pun harus bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada pemprov Kaltim dan menyusun anggaran untuk tahun 2018.
✔ Pemerintah harus mengutamakan pendidikan dalam APBD 2018

Perencanaan mutlak adanya sesuai kebutuhan bukan lagi salah kaprah ditengah jalan dan kebingungan mencari jalan keluarnya

Filosofi dari pendidikan saat ini akan menjadi filosofi pemerintahan dimasa yang akan datang. Artinya apa jika pendidikan sudah salah urus sama penguasa yang gagal paham mengenai pendidikan, maka jangan heran masa yang akan datang bakal salah kaprah dan tidak mengutamakan nilai-nilai pendidikan.

Sekarang bukan lagi waktunya untuk tertawa keras di atas penderitaan orang banyak yang sebenarnya tidak layak untuk menderita, namun di sisi lain perlu untuk melakukan tindakan yang dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Dan keputusan yang diambil dari hati adalah keputusan yang paling baik yang pernah ada.

Bangsa yang berpendidikan tentu diisi oleh orang berilmu dan jujur demi memajukan bangsa kita ini yang setelah ratusan tahun diperjuangkan oleh para pahlawan di masa lalu. Sebagai bentuk perjuangan kita harus mengisinya dengan menuntu ilmu setinggi mungkin demi memajukan bangsa Indonesia.

Panjang Umur perjuangan !

Hidup Pendidikan Indonesia !

Media Nusantara
Kami berusaha menyediakan informasi untuk semua kalangan baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan, politikus maupun pengusaha, karena kami sadar bahwa kebutuhan informasi dirasakan semua kalangan pada era globalisasi seperti ini.

Tinggalkan Balasan