Jakarta –
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Ijtima Ulama Indonesia menjelang puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB. Acara tersebut menghasilkan empat poin utama yang menjadi sorotan.
“Ada empat isu utama dan strategis yang kami bahas tadi. Pertama, soal dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan kemasyarakatan,” ujar Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Saifullah Ma’shum usai acara di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Dari empat poin tersebut, salah satu yang disoroti adalah kondisi pesantren yang belakangan ini kerap mendapat stigma buruk dari masyarakat. Selain itu, alokasi anggaran pendidikan untuk pesantren disorot karena dinilai jauh lebih minim dibandingkan dengan sekolah umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“(Dana) yang untuk pendidikan itu tidak semuanya dan tidak adil untuk agama dan pesantren. Sebagian besar untuk pendidikan umum di bawah Kementerian Dikbud, Diknas, Kemendikdasmen. Untuk Kementerian Agama itu sangat minim sekali,” sebutnya.
Poin lainnya menyangkut dukungan hasil Ijtima Ulama terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai telah sesuai konstitusi untuk memberdayakan masyarakat. Meski demikian, persoalan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia dinilai masih menjadi tantangan utama.
“Pada penerapannya itu masih ada persoalan terutama di tata kelola atau persiapan ataupun kesiapan SDM yang belum disiapkan dengan sesungguhnya sehingga di sana-sini terjadi deviasi, terjadi distorsi maupun ketidaksesuaian dengan yang direncanakan oleh bapak presiden,” sebut dia.
“Oleh karena itu, Ijtima menyampaikan bahwa harus dievaluasi, harus menerima dilakukan kontrol setiap saat, karena ini program besar, program yang mengalokasikan anggaran besar dan punya efek sosial ekonomi yang sangat besar karena itu harus dibuka ruang sebesar-besarnya untuk partisipasi publik, evaluasi, monitoring dan pengawasan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanulhaq menyebut adanya wadah bernama Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat (Masura) yang digagas oleh PKB. Masura difungsikan sebagai wadah bagi para pemuka agama untuk menyampaikan beragam persoalan.
“Jadi kiai-kiai kampung nanti dia boleh cerita apapun yang terjadi lalu apa yang dilakukan oleh PKB, apa kendalanya dan lain sebagainya termasuk keputusan Ijtima ini,” ucap Maman.
(ial/wnv)
