4 Fakta Prabowo Minta Dirjen Bea Cukai Diganti, Purbaya Ikut Perintah Presiden (Foto: Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) jika dinilai lambat dalam melakukan pembenahan internal.
Ultimatum ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor penerimaan negara dan pengawasan perbatasan di bawah komando Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama tengah berada dalam sorotan penuh dan evaluasi ketat dari Istana. Apalagi kini, Dirjen Bea Cukai terseret kasus dugaan korupsi.
Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta Prabowo minta Dirjen Bea Cukai diganti, Jakarta, Minggu (24/5/2026).
1. Prabowo Perintah Purbaya Segera Ganti Pimpinan Bea Cukai
Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras dan terbuka kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pidato penyampaian KEM-PPKF 2027 di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Di hadapan pimpinan parlemen dan para menteri kabinet, Kepala Negara menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak segan-segan mencopot pimpinan otoritas kepabeanan tersebut jika dinilai lambat dalam melakukan pembenahan internal.
Ultimatum ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor penerimaan negara dan pengawasan perbatasan di bawah komando Dirjen Bea Cukai saat ini, Djaka Budi Utama, tengah berada dalam sorotan penuh dan evaluasi ketat dari Istana.
“Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Presiden Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
2. Prabowo Tegaskan Bea Cukai Kawal Arus Logistik dan Devisa Negara
Prabowo menekankan bahwa seluruh jajaran birokrasi, terutama lembaga krusial seperti Bea Cukai yang mengawal arus logistik dan devisa negara, harus mengadopsi etos kerja yang responsif dan akseleratif. Pemerintah menolak keras sikap abai atau lambat dalam merespons tuntutan publik serta pelaku usaha di lapangan.
Prabowo menggunakan analogi pepatah dalam bahasa Sunda untuk menyindir mentalitas birokrat yang malas dan kerap menunda-nunda penyelesaian masalah dengan prinsip “bagaimana nanti saja” (kumaha engkeh).
“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engkeh wae,” seloroh Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden meminta adanya revolusi mental dan pembalikan pola pikir (mindset) di dalam tubuh pemerintahan sipil saat ini.
Aparat penegak hukum dan pelayanan publik harus mampu melakukan mitigasi risiko serta proyeksi masa depan yang matang sejak awal, bukan sekadar bereaksi setelah masalah atau kebocoran terjadi.
“Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha, bukan kumaha engkek,” cetus Presiden Prabowo.
