Ekspor Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA – Pembentukan badan agregator ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai sebagai lompatan strategis yang sangat relevan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Langkah ini diproyeksikan mampu menyumbat celah kebocoran nilai ekspor, mengoptimalkan tata kelola Devisa Hasil Ekspor (DHE), sekaligus mempertebal otot Rupiah dari guncangan ketidakpastian global.
Rencana restrukturisasi radikal pada rantai logistik ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada Rabu (20/5/2026). Sebagai tahap awal, integrasi ekspor satu pintu ini akan diwajibkan pada tiga komoditas andalan berwujud sawit, batu bara, dan paduan logam (ferroalloy).
Lembaga kajian Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) melihat kehadiran DSI menjadi jawaban konkret atas karut-marut tata kelola komoditas hulu selama ini. Board of Trustees Prasasti, Fuad Bawazier menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara adidaya komoditas sudah sepatutnya memiliki instrumen tunggal untuk mengonsolidasikan validasi harga dan mengawal repatriasi valas secara sistematis dari hulu ke hilir.
“Penguatan tata kelola ekspor SDA melalui DSI adalah agenda yang penting dan strategis. Indonesia tidak dapat terus membiarkan komoditas bernilai tinggi keluar melalui sistem pencatatan dan transaksi yang terfragmentasi. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan menjaga cadangan devisa, memperkuat penerimaan negara, dan mendukung stabilitas nilai tukar di tengah tekanan eksternal yang masih berlangsung,” ujar Fuad dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/5/2026).
Urgensi pembenahan ini diperkuat oleh data mencengangkan yang diungkap ke publik. Akumulasi indikasi manipulasi harga yang lebih rendah dari nilai asli (under-invoicing) pada ekspor SDA nasional sepanjang periode 1991 hingga 2024 diproyeksikan menyentuh angka sekitar USD908 miliar atau setara Rp15.980,9 triliun, sebuah potensi jumbo yang selama ini luput memberi manfaat bagi kas negara.
