SAMARINDA – Program Sekolah Rakyat (SR) yang diinisiasi untuk menjangkau kelompok masyarakat tidak mampu di Samarinda dinilai belum sepenuhnya dikenal publik.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, menyebut masih banyak warga yang belum mengetahui keberadaan maupun mekanisme pendaftaran program tersebut.
“Sering kali kami menerima pertanyaan dari warga soal apa itu Sekolah Rakyat. Banyak yang bingung, terutama dari kalangan keluarga miskin dan miskin ekstrem,” ungkap Harminsyah, Sabtu (5/7/2025).
Kurangnya sosialisasi, menurutnya berdampak pada rendahnya partisipasi kelompok sasaran. Untuk itu, ia mendorong agar upaya penyebaran informasi dilakukan secara lebih masif, dengan melibatkan berbagai elemen, bukan hanya Dinas Pendidikan.
“Perlu ada sinergi. Ini pekerjaan kolektif. Kami dari DPRD bahkan sudah mulai turun langsung ke masyarakat untuk menjelaskan soal Sekolah Rakyat ini,” ujarnya.
Harminsyah juga menekankan pentingnya pembentukan sistem pengaduan yang jelas serta layanan pendampingan administrasi bagi warga yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran.
“Kalau kita ingin inklusivitas, maka kita juga harus memastikan semua akses tersedia dan mudah dijangkau,” tambahnya.
Ia menyarankan agar Pemerintah Kota Samarinda membentuk satuan tugas khusus lintas instansi untuk mengawal jalannya program mulai dari proses rekrutmen hingga evaluasi dampak.
“Kalau ingin hasil yang maksimal, maka semua pihak harus bergerak bersama. Jangan biarkan program ini berjalan sendiri tanpa koordinasi yang kuat,” tegasnya.
Selain dana dari APBN, ia juga menyoroti bahwa Sekolah Rakyat mendapat dukungan pembiayaan dari APBD Kota Samarinda, yang dinilainya akan memperkuat keberlangsungan program.
“Anak-anak Samarinda tidak boleh kehilangan masa depan hanya karena kendala ekonomi. Sekolah Rakyat adalah solusi, dan tugas kita adalah memastikan mereka yang membutuhkan benar-benar bisa mengaksesnya,” tutup Harminsyah. (Adv/AL)
Leave a Reply