SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap program Relawan Kelurahan Tanggap Bencana yang dinilai belum mendapat dukungan optimal.
Kondisi ini dianggap dapat menimbulkan risiko serius bagi keselamatan masyarakat dan para relawan ketika bencana melanda.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, mengungkapkan bahwa relawan tanggap bencana seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya mitigasi di tingkat kelurahan. Sayangnya, hingga pertengahan 2025, fasilitas penunjang dan pelatihan bagi para relawan masih sangat terbatas.
“Tidak cukup hanya memberikan surat keputusan. Relawan membutuhkan pelatihan yang rutin serta perlengkapan dasar seperti helm, rompi, dan alat evakuasi lainnya agar bisa bertugas dengan aman,” ucap Andriansyah, Rabu (9/7/2025).
Ia menambahkan bahwa sebagian besar relawan masih bekerja tanpa standar keselamatan yang memadai. Padahal, dalam situasi darurat seperti banjir, kebakaran, dan tanah longsor, kehadiran mereka sangat menentukan dalam menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak kerusakan.
Lebih dari sekadar fasilitas, Andriansyah mendorong agar pemerintah membangun kesadaran tanggap bencana di tengah masyarakat. Menurutnya, edukasi terkait kebencanaan harus masuk dalam program-program di tingkat kelurahan, organisasi kemasyarakatan seperti PKK, hingga ke lingkungan sekolah.
“Kita ingin budaya siaga bencana menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kesadaran ini bisa dimulai dari keluarga, lalu meluas ke komunitas,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa menciptakan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana tidak bisa dilakukan secara instan. Perlu proses pembelajaran yang terus-menerus, melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan dibarengi dengan dukungan pemerintah yang konkret.
Lebih lanjut, Andriansyah mengingatkan agar program Tanggap Bencana tidak hanya dijadikan kegiatan simbolis. Ia meminta Pemkot Samarinda untuk menjadikannya bagian penting dari kebijakan strategis kota, terutama dalam hal kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana.
“Jangan sampai kita hanya sibuk bertindak ketika bencana sudah terjadi. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan kelurahan dalam menghadapi potensi bencana,” terangnya.
DPRD Samarinda, kata Andriansyah, akan terus mengawal kebijakan penanggulangan bencana agar tepat guna dan menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Ia juga mendorong pemerintah kota untuk memperkuat regulasi serta memastikan alokasi anggaran yang memadai demi mendukung kinerja para relawan secara maksimal dan aman. (Adv/AL)
Leave a Reply