SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendukung langkah pemerintah dalam mencegah praktik pungutan liar di sekolah, khususnya menjelang dimulainya tahun ajaran baru.
Salah satu bentuk kebijakan yang diambil yakni pemberian buku pelajaran dan Lembar Kerja Siswa (LKS) secara gratis kepada siswa jenjang SD dan SMP.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyambut positif kebijakan tersebut. Namun, ia menegaskan pentingnya pengawasan dalam proses distribusi agar bantuan ini tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di lingkungan sekolah.
“Distribusi harus benar-benar diawasi agar tidak melenceng dari sasaran. Jangan sampai ada penyimpangan,” kata Novan, Kamis (17/7/2025).
Menurut Novan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya untuk menghadirkan sistem pendidikan yang adil dan bebas dari unsur manipulasi.
Ia menyadari, selama ini masih banyak orang tua siswa yang menghadapi kesulitan ekonomi akibat biaya tambahan di sekolah.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi beban biaya tambahan yang menyulitkan, terutama bagi keluarga kurang mampu. Pendidikan harus menjadi hak yang bisa dinikmati semua orang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Novan menjelaskan bahwa distribusi buku dan LKS gratis telah disesuaikan dengan data siswa melalui sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan), sehingga diharapkan tidak ada kendala teknis dalam pelaksanaannya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak merasa khawatir terhadap keadilan pembagian bantuan pendidikan tersebut.
Kebijakan ini dinilainya sejalan dengan tanggung jawab negara dalam memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Kami ingin pendidikan di Samarinda bisa diakses merata, tanpa pungutan tambahan dalam bentuk apapun,” tutup Novan. (Adv/AL)
Leave a Reply