SAMARINDA – Menyusul dua insiden kebakaran yang sempat terjadi dalam waktu berdekatan, Big Mall Samarinda kini tengah mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai bagian dari persyaratan hukum dan operasional bangunan.
Komisi III DPRD Kota Samarinda menilai SLF sebagai dokumen krusial yang menjamin legalitas dan keselamatan penggunaan gedung.
Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menekankan pentingnya percepatan proses penerbitan SLF agar pengoperasian pusat perbelanjaan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Ia menyebut bahwa penyelesaian dokumen tersebut harus beriringan dengan perbaikan fisik pascakebakaran.
“Proses pengurusan SLF sedang berjalan, dan kami mendorong agar segera dirampungkan. Tanpa SLF, mall belum bisa dikatakan layak untuk kembali difungsikan. Legalitas dan keselamatan harus sejalan,” ujar Deni saat dikonfirmasi, Jumat (25/7/2025).
Deni juga menyoroti perlunya komitmen penuh dari pihak manajemen Big Mall dalam memenuhi seluruh persyaratan administratif. Menurutnya, keterbukaan informasi kepada publik menjadi penting untuk menghindari spekulasi dan menjaga kredibilitas pengelola.
“Jangan sampai muncul pertanyaan di masyarakat kenapa mall sudah dibuka padahal dokumen legalnya belum tuntas. Ini bukan sekadar prosedur, tapi soal tanggung jawab kepada publik,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi III DPRD Samarinda akan meminta laporan berkala terkait progres pengurusan SLF.
Ia juga mendorong sinergi lintas instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), agar prosesnya berjalan cepat namun tetap sesuai prosedur.
“Kalau seluruh persyaratan administratif dan teknis sudah lengkap, tentu seharusnya bisa langsung diproses. Namun jika ada kekurangan, jangan dipaksakan. Prinsip kehati-hatian tetap diutamakan demi keamanan bersama,” pungkas Deni. (Adv/AL)
Leave a Reply