SAMARINDA – Keluhan masyarakat terkait mahalnya harga seragam sekolah mencuat di Kota Samarinda. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, mendesak pemerintah kota untuk segera menyusun aturan yang mengatur standar harga seragam sekolah agar tidak ada celah bagi praktik pungutan liar yang dibungkus sebagai kewajiban pembelian seragam.
Menurut Harminsyah, banyak orang tua siswa mengeluhkan adanya kewajiban pembelian seragam dari sekolah dengan harga yang dinilai tidak masuk akal dan memberatkan.
Ia menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penjualan seragam perlu diperketat karena ada indikasi monopoli dalam proses pengadaan maupun penetapan harga.
“Ini bukan isu baru, tapi sekarang makin terasa oleh masyarakat. Kami ingin Pemkot hadir melalui kebijakan yang tegas soal harga seragam dan atribut lainnya,” ujar Harminsyah, Sabtu (26/7/2025).
Ia mendorong agar dinas segera melakukan pendataan serta menyusun standar harga yang berlaku untuk semua sekolah. Ketimpangan harga antar sekolah yang tidak berdasar hanya akan menimbulkan keresahan publik.
“Misalnya, kalau seragam batik sekolah sudah ditetapkan harganya antara Rp120 ribu sampai Rp170 ribu, maka menjual di atas itu tanpa alasan yang jelas sudah bisa dikategorikan pungli,” tegasnya.
Harminsyah juga mengusulkan agar pemerintah daerah menyiapkan skema subsidi seragam bagi siswa, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ia menilai, bantuan seperti itu akan sangat membantu orang tua menjelang tahun ajaran baru.
“Subsidi itu penting untuk meringankan beban ekonomi keluarga, apalagi kondisi saat ini belum sepenuhnya pulih. Pemerintah harus peka terhadap kebutuhan warganya,” ucapnya.
Politikus tersebut menegaskan bahwa kebijakan soal seragam sekolah tidak boleh mengabaikan kondisi ekonomi orang tua. Ia mendorong agar sekolah dan pemerintah saling bersinergi dalam menciptakan sistem yang adil dan berpihak kepada masyarakat kecil.
“Seragam jangan sampai menjadi beban yang mengganggu proses belajar anak-anak. Pemerintah harus berpikir dari sisi siswa dan keluarga yang kesulitan. Kebijakan yang bijak akan mendorong semangat belajar, bukan mematikannya,” pungkas Harminsyah. (Adv/AL)
Leave a Reply