SAMARINDA – Jelang tahun ajaran baru, keluhan mengenai harga seragam sekolah yang melambung tinggi mencuat dari berbagai kalangan orang tua siswa.
Merespons hal tersebut, Komisi IV DPRD Kota Samarinda langsung mengambil tindakan dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) belum lama ini.
Ketua Komisi IV, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan internal dan laporan dari Disdikbud, ditemukan ketidakwajaran harga seragam di sejumlah koperasi sekolah. Beberapa di antaranya bahkan mematok harga jauh di atas nilai pasar.
“Temuan ini menjadi alarm bagi kami. Maka dari itu, DPRD mendorong adanya standarisasi harga sebagai langkah awal untuk mencegah praktik tidak wajar yang dapat membebani wali murid,” ujar Novan usai rapat, Sabtu (26/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa standar harga ini nantinya akan dijadikan acuan resmi oleh seluruh koperasi sekolah dalam menentukan nilai jual seragam, sekaligus menjadi alat kontrol agar tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi menyerupai pungutan liar.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini baru bersifat sementara sebagai solusi jangka pendek. Evaluasi dan pengawasan akan terus dilakukan untuk merumuskan langkah yang lebih permanen ke depannya.
“Kami tidak bermaksud menyeragamkan harga tanpa memperhitungkan kualitas bahan. Tentu saja seragam dengan bahan premium punya nilai yang berbeda. Tapi prinsipnya adalah transparansi dan kepastian harga yang wajar,” jelasnya.
Selain standarisasi, DPRD juga mendorong Pemerintah Kota agar menyiapkan program subsidi seragam sekolah, terutama untuk jenis seragam batik dan olahraga yang selama ini diketahui paling mahal. Kebijakan ini diharapkan bisa dimasukkan dalam usulan anggaran tahun 2026.
“Langkah ini penting agar warga dengan kemampuan ekonomi terbatas tetap bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya tanpa tekanan biaya berlebih. Negara harus hadir dalam isu pendidikan, bahkan dari hal paling dasar seperti seragam,” imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Novan menegaskan bahwa DPRD akan terus memantau dan mengawal persoalan ini agar tidak terulang di tahun-tahun mendatang.
“Pendidikan itu hak semua anak. Jangan sampai persoalan harga seragam menjadi penghalang semangat mereka untuk sekolah. Kami ingin solusi nyata, bukan sekadar wacana,” tutupnya. (Adv/AL)
Leave a Reply