SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menilai kebijakan pemasangan portal di Jembatan Mahkota II atau Jembatan Achmad Amins perlu ditinjau ulang.
Menurutnya, aturan tersebut justru mempersulit masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang kerap dirugikan dengan adanya pembatasan akses kendaraan besar.
Samri menjelaskan, banyak pengusaha harus menempuh jalur lebih jauh untuk mengantarkan barang lantaran tidak bisa melintasi jembatan tersebut. Kondisi itu, kata dia, berdampak pada meningkatnya biaya operasional, termasuk penggunaan bahan bakar.
“Kalau lewat Mahulu, otomatis jarak tempuh jadi lebih panjang. Padahal tujuan akhirnya ke Sambutan. Hal ini jelas memberatkan,” ujarnya, Jumat (22/8/2025).
Ia menambahkan, para pelaku usaha merasa kebijakan tersebut tidak adil. Pasalnya, mereka tetap membayar pajak, tetapi tidak mendapat kesempatan memanfaatkan jalur tercepat yang sudah tersedia.
“Masyarakat ini kan sama-sama berkontribusi melalui pajak, seharusnya mereka bisa menikmati fasilitas yang ada. Kenapa justru dibatasi?” tegasnya.
Samri juga menyoroti jenis kendaraan yang dibatasi portal bukanlah truk berukuran besar, melainkan masih dalam kategori yang aman untuk melintas.
Menurutnya, kekhawatiran akan kemacetan atau kerusakan jalan sudah tidak relevan, sebab infrastruktur di sekitar jembatan kini jauh lebih baik.
“Kalau dulu alasannya jalan belum tembus, mungkin bisa dipahami. Tapi sekarang kan kondisinya sudah berubah. Maka kebijakan itu harus dikaji lagi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan Jembatan Achmad Amins menghabiskan anggaran besar serta melibatkan dukungan masyarakat. Karena itu, menurut Samri, jembatan seharusnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Pembangunan itu tidak sedikit biayanya. Bahkan masyarakat dan dunia usaha ikut terlibat. Jadi sudah seharusnya aksesnya dibuka untuk semua,” pungkasnya. (Adv/AL)
Leave a Reply