SAMARINDA – Angka penyebaran HIV di Kota Samarinda kini melampaui 2.000 kasus, kondisi yang membuat DPRD Kota Samarinda menyoroti perlunya penanganan serius dan melibatkan banyak pihak.
Data menunjukkan, sebagian besar penularan terjadi melalui kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL), yang disebut berisiko tinggi.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa upaya penanggulangan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
Ia menilai peran tokoh agama, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga keluarga sangat menentukan dalam memperkuat edukasi sekaligus pencegahan.
“Kalau hanya pemerintah yang bergerak, hasilnya tidak akan maksimal. Semua elemen harus ikut ambil bagian,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Menurut Anhar, tokoh agama memiliki posisi penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya perilaku berisiko.
Ia menekankan bahwa perilaku menyimpang tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga berkontribusi besar terhadap meningkatnya kasus HIV.
Selain edukasi, Anhar menekankan pentingnya deteksi dini dan pendampingan berkelanjutan. Ia menilai, peraturan yang ada akan sulit berjalan efektif tanpa dukungan masyarakat luas.
“Sebagus apa pun kebijakannya, kalau hanya mengandalkan pemerintah, tetap tidak cukup,” tegasnya.
Politisi tersebut juga menyoroti perlunya penyuluhan kesehatan yang menyasar semua lapisan, terutama generasi muda. Lembaga pendidikan, menurutnya, berperan besar dalam membangun kesadaran sejak dini agar pola hidup sehat bisa tertanam.
“Masalah ini harus ditangani bersama, bukan parsial. Edukasi harus konsisten, kolektif, dan lintas sektor,” katanya.
Terakhit kata dia, meningkatnya jumlah kasus HIV di Samarinda menjadi alarm keras bahwa pencegahan tak bisa berjalan sendiri. Sinergi antara pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan dunia pendidikan diyakini menjadi kunci memutus rantai penyebaran. (Adv/AL)
Leave a Reply