SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi penopang gizi peserta didik di Samarinda justru menuai sorotan tajam.
Sejumlah paket makanan ditemukan dalam kondisi basi, berbau tidak sedap, bahkan berair. Temuan ini dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan siswa penerima manfaat.
Kasus tersebut pertama kali mencuat melalui media sosial. Salah satu sekolah menengah atas negeri bahkan disebut sempat menutupi kondisi makanan yang tidak layak konsumsi itu.
Situasi ini memicu reaksi keras dari DPRD Kota Samarinda yang mendesak agar pengawasan terhadap program lebih diperketat.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan program pangan berskala nasional seperti MBG tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kontrol yang kuat. Ia menilai kelalaian dalam pengawasan bisa berujung pada masalah serius, termasuk ancaman keracunan massal.
“Ini program besar, wajar kalau harus diawasi ketat. Kalau sampai ada makanan basi, artinya pengawasan belum berjalan baik,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).
Anhar menambahkan, meski MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat, daerah tetap memiliki kewajiban untuk mengontrol kualitas.
Ia meminta Dinas Kesehatan ikut turun tangan memastikan makanan yang didistribusikan memenuhi standar gizi dan layak konsumsi.
“Daerah jangan diam. Pemerintah kota harus mengkritisi, cek langsung kualitas makanan yang dibagikan,” tegasnya.
Menurutnya, standar menu bergizi tidak cukup hanya tertulis dalam aturan, melainkan harus benar-benar diterapkan di lapangan. Kualitas makanan yang diberikan harus sesuai kebutuhan gizi anak didik agar tujuan program tercapai.
“Kalau hanya formalitas, manfaatnya hilang. Standarisasi gizi itu harus nyata, bukan di atas kertas,” jelasnya.
Ia menekankan, temuan makanan basi harus dijadikan peringatan dini. Jika ke depan muncul kasus keracunan atau gangguan kesehatan akibat program ini, berarti kontrol dan pengawasannya sangat lemah.
“Kalau sampai ada korban, itu bukti pengawasan kita gagal,” terangnya.
Terakhir, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak bisa diukur sekadar dari banyaknya paket yang dibagikan. Kualitas, kelayakan, serta sistem pengawasan berkelanjutan menjadi kunci agar program benar-benar memberi manfaat dan tidak menimbulkan masalah baru. (Adv/AL)
Leave a Reply