SAMARINDA – Genangan air yang berulang di kawasan Jalan Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, kembali dikeluhkan warga. Meski pembangunan drainase sudah dikerjakan beberapa tahun terakhir, setiap hujan deras turun kawasan tersebut tetap terendam.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan masyarakat mengenai efektivitas proyek yang telah dijalankan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai penanganan banjir di Suryanata tidak bisa dilakukan secara terpisah. Menurutnya, drainase di kawasan itu harus disambungkan dengan sistem aliran yang lebih besar, terutama yang bermuara ke Jalan Antasari.
“Suryanata tidak bisa dilihat sendiri, harus terhubung dengan aliran menuju Jalan Antasari,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).
Deni menegaskan, solusi utama mengurangi banjir di Suryanata adalah membangun sodetan di Jalan Antasari agar aliran air dapat cepat diarahkan ke Sungai Mahakam.
“Kalau tidak ada sodetan, air tetap terjebak di sana dan pembangunan drainase jadi tidak optimal,” jelasnya.
Selain curah hujan tinggi, genangan di Samarinda kerap diperparah oleh pasang Sungai Mahakam. Menurut Deni, hal ini menuntut adanya pintu air di jalur drainase agar aliran bisa dikendalikan ketika sungai meluap.
“Tanpa pintu air, banjir akan terus sulit diatasi,” tambahnya.
Dari sisi pembiayaan, masalah semakin rumit karena tahun ini Pemkot Samarinda melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp150 miliar. Akibatnya, beberapa proyek drainase yang sudah direncanakan harus ditunda.
“Dengan anggaran terbatas, fokus harus diarahkan pada titik yang paling rawan,” tegas Deni.
Warga Suryanata sendiri mengaku jenuh menghadapi banjir yang terus berulang. Selain merusak rumah dan mengganggu mobilitas, genangan juga berdampak pada ekonomi lokal. Beberapa pedagang di sekitar jalan tersebut mengeluh merugi karena pembeli enggan datang saat hujan deras.
Untuk itu, Deni meminta Pemkot segera menyusun dan menjalankan masterplan banjir secara konsisten. Menurutnya, persoalan banjir tidak bisa diselesaikan dengan cara tambal sulam.
“Perlu perencanaan menyeluruh dan berkesinambungan. Jangan hanya benahi satu titik, tapi lupakan aliran utama. Kalau begitu, banjir pasti terus terjadi,” ucapnya.
Politisi Gerindra tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Wilayah IV. Ia menyebut, banjir Samarinda bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota, tetapi juga perlu dukungan pusat karena menyangkut pengendalian Sungai Mahakam.
“Banjir adalah pekerjaan jangka panjang. Kalau tidak ditangani serius sejak sekarang, dampaknya bisa semakin besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv/AL)
Leave a Reply