SAMARINDA – Hampir satu tahun berlalu sejak dua insiden tongkang menghantam fender Jembatan Mahakam I, namun upaya perbaikan yang menjadi kewajiban PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudera (PMTS) tak kunjung menunjukkan progres yang signifikan. Kondisi tersebut kembali menjadi perhatian serius DPRD Kaltim.
Kerusakan fender jembatan bermula dari dua kejadian di tahun 2025. Insiden pertama terjadi pada 16 Februari 2025, ketika tongkang pengangkut kayu milik PMTS menabrak pelindung jembatan hingga menimbulkan kerusakan.
Tak lama berselang, pada 26 April 2025, kerusakan bertambah parah setelah tali kapal Liberty 7 yang menarik tongkang batubara putus dan kembali mengenai struktur fender yang sebelumnya sudah terdampak.
Pemerintah saat itu memberikan pilihan kepada PMTS: memperbaiki sendiri atau menyerahkan dana perbaikan kepada pemerintah. Perusahaan memilih mengerjakan sendiri dengan target selesai pada Desember 2025. Namun menjelang akhir tahun, kondisi lapangan menunjukkan pekerjaan belum betul-betul dimulai.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyebut perkembangan perbaikan berjalan sangat lamban. Informasi terakhir yang diterima DPRD hanya menyebutkan bahwa PMTS telah menunjuk rekanan untuk menggarap proyek tersebut.
“Dua minggu lalu mereka melaporkan sudah ada calon pelaksana. Katanya mobilisasi alat serta pembersihan dasar sungai untuk pemancangan akan segera dilakukan,” ujar Sabaruddin.
Ia memahami adanya hambatan cuaca maupun proses tender internal perusahaan. Namun menurutnya, alasan tersebut tidak bisa digunakan untuk menunda pemulihan aset vital yang berdampak langsung pada keselamatan dan aktivitas masyarakat.
DPRD pun menyiapkan langkah tindak lanjut berupa pemanggilan resmi terhadap PMTS, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), serta sejumlah instansi teknis lainnya dalam rapat dengar pendapat.
Lebih lanjut kata dia, fokus pertemuan tersebut adalah memastikan jadwal pengerjaan jelas dan perusahaan benar-benar memegang komitmen mereka.
“Kami ingin kejelasan, bukan janji-janji baru yang nantinya hilang tanpa realisasi,” tegasnya.
Sabaruddin menambahkan bahwa keterlambatan perbaikan tidak hanya berpengaruh pada infrastruktur, tetapi juga mengancam keselamatan pelayaran di Sungai Mahakam serta para pengguna Jembatan Mahakam I.
DPRD menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan agar PMTS segera menyelesaikan kewajibannya sebelum kerusakan membawa risiko yang lebih besar di kemudian hari.
Leave a Reply