SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim tengah menyiapkan sistem digital untuk mengatur dan memantau pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Upaya ini ditujukan agar penyaluran CSR lebih transparan, terukur, dan tidak lagi menumpuk di wilayah tertentu.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan bahwa pemerintah daerah akan segera merumuskan regulasi yang menjadi dasar penerapan digitalisasi CSR.
Dengan platform itu kata dia, seluruh proses mulai dari pendataan hingga pelaporannya akan terdokumentasi secara rapi dan real time.
“Selama ini semuanya masih manual, baik laporan maupun pengawasannya. Dengan sistem digital, proses input data, monitoring, sampai evaluasi akan jauh lebih cepat dan lebih akurat,” jelas Darlis.
Ia menegaskan bahwa meskipun pemerintah menyediakan kerangka kebijakan, pengelolaan dana tetap sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing perusahaan.
“Perusahaan tetap mengatur dan menjalankan dana CSR mereka. Pemerintah hanya memastikan program yang dipilih selaras dengan prioritas pembangunan di daerah,” tambahnya.
Dalam platform tersebut, nantinya akan tersedia daftar kebutuhan pembangunan yang bisa dipilih perusahaan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, pemuda, olahraga hingga infrastruktur. Perusahaan dipersilakan menyesuaikan kontribusinya sesuai kapasitas dan fokus sosialnya.
Pemprov Kaltim juga akan mencantumkan jenis kegiatan, titik lokasi, serta estimasi anggaran yang diperlukan. Harapannya, sistem ini mampu membuat alokasi CSR lebih merata dan menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum banyak memperoleh bantuan pembangunan.
Leave a Reply