SAMARINDA – Polemik penetapan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim periode 2025–2028 kembali memanas setelah Fraksi PKB menyatakan penolakan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan yang ditetapkan DPRD Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengakui adanya persoalan koordinasi selama proses seleksi berlangsung. Ia menjelaskan bahwa PKB tidak dapat mengikuti proses secara utuh karena Ketua Komisi I yang berasal dari fraksi tersebut tengah sakit dalam waktu yang cukup lama.
“Ketua Komisi I sudah sekitar lima bulan tidak hadir karena sakit. Jadi saat seleksi berjalan, PKB tidak punya keterwakilan,” jelasnya, Kamis (27/11/2025).
Meski tahapan penilaian tetap dilakukan, DPRD memahami keberatan PKB yang merasa tidak dilibatkan, terutama karena sistem seleksi menggunakan metode penilaian skor.
Ketiadaan perwakilan dianggap membuat fraksi tersebut tidak memiliki akses dalam pengambilan keputusan.
Hasanuddin menegaskan proses seleksi berjalan terbuka, namun pihaknya tidak menutup peluang untuk meninjau ulang hasilnya.
“Kalau secara aturan memungkinkan untuk dievaluasi sesuai permintaan PKB, Komisi I akan membahasnya terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian persoalan ini akan dibahas bersama seluruh fraksi. Jika tidak ada kesepakatan, langkah hukum tetap menjadi opsi terakhir.
Sebagai informasi, tujuh nama yang lolos seleksi telah dituangkan dalam surat bernomor 03/UKK-KPID-Kaltim/XI/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Uji Kelayakan, Agus Suwandy. Tiga petahana yakni Adji Novita Wida Vantina, Dedy Pratama, dan Sabir Ibrahim ditempatkan sebagai calon cadangan.
Leave a Reply