SAMARINDA – Penyaluran dana Program Gratispoll dari Pemprov Kaltim memasuki tahap berikutnya setelah Rp44,5 miliar diberikan kepada tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Namun, bantuan untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) masih tertunda karena sejumlah kampus belum memenuhi syarat administrasi.
Dari total anggaran pendidikan Rp96 miliar, sekitar Rp26 miliar dialokasikan untuk PTS. Namun, proses pencairan terhambat lantaran ada sekitar 10 PTS yang rekeningnya tidak aktif atau belum diperbarui.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti lambannya proses pencairan dan meminta pemerintah segera menyalurkan dana untuk kampus yang sudah melengkapi berkas.
“Keterlambatan ini terjadi karena persoalan rekening. Setidaknya ada 10 PTS yang masih bermasalah,” katanya, Jumat (28/11/2025).
Ia menegaskan bahwa Gratispoll bukan hanya program bantuan, tetapi janji politik yang wajib direalisasikan. Bantuan tersebut masuk kategori pembiayaan perguruan tinggi melalui skema Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Menurutnya, munculnya kendala administrasi membuktikan perlunya dasar hukum yang lebih kuat. “Dengan anggaran sebesar ini, Pergub tidak cukup. Program seperti ini idealnya dinaungi oleh Perda agar perlindungannya jelas,” tegas Agusriansyah.
Ia juga mengingatkan bahwa dana pendidikan untuk perguruan tinggi tidak termasuk dalam kewajiban anggaran 20 persen. Tanpa penjelasan yang tepat, hal itu bisa memicu salah tafsir di internal Pemprov.
Di tengah persoalan administratif yang masih harus diselesaikan beberapa kampus, Agusriansyah mendesak agar pencairan untuk PTS yang sudah memenuhi persyaratan tidak ditunda.
“Mahasiswa PTS jangan sampai dirugikan hanya karena administrasi kampusnya belum tuntas,” tandasnya.
Leave a Reply