SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pihaknya terus melakukan berbagai langkah koordinasi untuk menyikapi kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Hasanuddin menyampaikan bahwa ia belum menerima laporan lengkap mengenai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar masyarakat adat terkait penolakan pemangkasan DBH.
Ia tidak menghadiri kegiatan tersebut karena sedang berada di luar daerah.“Karena saya tidak hadir, laporan resminya belum saya terima,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).
Meski begitu, Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD Kaltim tetap bergerak memperjuangkan peninjauan ulang atas kebijakan pemotongan DBH.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh fraksi serta menjalin komunikasi dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Kami terus mengupayakan agar kebijakan pemotongan DBH ini bisa direvisi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan DBH bukan hanya terjadi di Kaltim, melainkan berlaku secara nasional. Karena itu, perjuangan untuk mempertahankan besaran sebelumnya membutuhkan langkah yang lebih strategis.
“Ini kebijakan nasional, sehingga prosesnya memang tidak mudah,” tambahnya.
Hasanuddin juga menyoroti kondisi fiskal Kaltim yang semakin tertekan setelah dana transfer pusat turun hingga 71 persen. Penurunan ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap program dan belanja daerah.
Ia memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawal proses revisi DBH melalui jalur resmi, termasuk komunikasi dengan kementerian terkait.
“Kita terus berupaya semaksimal mungkin. Tinggal menunggu bagaimana hasil akhirnya,” tutupnya.
Leave a Reply