Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Solehan menyebut penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk operasional pertambangan memerlukan pendekatan komprehensif. Pasalnya pendekatan ini berbeda dengan penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi umum.
Dalam pendekatan ini, regulator dan fasilitator turut terlibat. Di mana kebijakan tak hanya berfokus pergantian alat berat berbasis Internal Combustion Engine ke alat berat berbasis listrik, tetapi pada pembangunan ekosistem juga.
“Dua utama tambang operasional itu sendiri dump truck lalu hybrid ekskavator, bulldozer, dan infrastruktur pendukung lainnya, integrasi EBT lalu energy cold storage system,” ungkap dia dalam EV Transition in Mining Industry Outlook 2026, Rabu, (29/4/2026).
Solehan juga memaparkan pemerintah tengah menyiapkan insentif penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk operasional pertambangan. Insentif serupa sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Dia menegaskan regulasi ini menunjukkan pemerintah memperkuat landasan hukum untuk upaya transisi kendaraan listrik untuk kegiatan pertambangan tersebut.
“Jadi kalau dari produsen alat berat, memang melihat sesuatu dari keutuhan misal mining, nikel, kalau demand ada tentu alat berat elektrifikasi produsennya mengikuti,” tutur dia.
Diketahui industri pertambangan merupakan penunjang bagi pembangunan berkelanjutan di dunia, terutama dalam penyediaan bahan baku untuk baterai dan kendaraan listrik dalam mengakselerasi pencapaian target Net Zero Emission (NZE) Global tahun 2050 dan Indonesia pada 2060.
Elektrifikasi pada industri pertambangan pun dapat membawa berbagai manfaat, seperti menurunkan biaya bahan bakar, mengurangi kebutuhan perawatan, meningkatkan keselamatan pekerja, dan memperbaiki kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG).
Solehan melanjutkan percepatan ini dipicu oleh momentum pertumbuhan jasa pertambangan, perkembangan teknologi, hingga inisiatif ESG baik di global maupun dalam negeri.
“Kami punya sumber daya alam luar biasa comperative advantage banyak tambang smelter. Indonesia punya peluang kuat misal di nikel. Sekarang baru ada LFP (Lithium Iron Phosphate). Kalau nikel nanti NMC (Nickel‑Manganese‑Cobalt). Itu perlu hilirisasi. Ini penting agar hilirisasi tak hanya pengguna teknologi tapi mendorong pertumbuhan industri manufaktur itu,” pungkas dia.
(dpu/dpu)
Add
as a preferred
source on Google
