Bekasi, CNBC Indonesia – Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin), Abdul Kadir Karding langsung memasang target ambisius di awal masa jabatannya. Ia menegaskan, Barantin harus bertransformasi menjadi lembaga yang lebih transparan, adaptif terhadap standar global, sekaligus mampu mempercepat ekspor tanpa menghambat industri dalam negeri.
Karding mengatakan, saat ini Indonesia berada di titik krusial dalam sistem perdagangan global. Menurutnya, perhatian dari mitra dagang seperti Uni Eropa menjadi momentum penting untuk berbenah.
“Di sanalah kita diuji untuk terus berbenah tanpa harus menghapus jejak langkah yang telah ada. Hari ini kita berada di persimpangan yang penuh peluang. Mitra dagang strategis seperti Uni Eropa dan negara-negara lainnya memberikan perhatian konstruktif yang sangat kita hargai,” kata Karding dalam sambutannya dalam acara Serah Terima Jabatan di Auditorium Tagor Sutan Harahap BUTTMKHIT, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026).
Ia menilai, tuntutan global kini mengarah pada sistem karantina yang lebih transparan dan terstandarisasi. Karena itu, Barantin ke depan tak bisa hanya fokus ke dalam negeri.
“Hal ini menjadi cerminan betapa sistem karantina global menuntut transparansi yang lebih tinggi, pendekatan audit yang lebih modern, dan harmonisasi kebijakan yang semakin rapi. Jadi kita nanti ke depan jangan hanya ke dalam, tapi kita harus konek dengan regulasi-regulasi internasional supaya kita bisa diterima di negara-negara sahabat,” ujarnya.
Target 1 Tahun: Transparansi hingga Reformasi Regulasi
Dalam satu tahun pertama, Karding memetakan sejumlah langkah prioritas. Fokus pertama adalah memperkuat transparansi regulasi, termasuk membuka ruang dialog dengan mengacu pada standar global seperti World Trade Organization.
“Untuk jangka pendek, dalam satu tahun pertama, yang pertama yang kita lakukan adalah penguatan transparansi. Setiap regulasi baru akan kita lengkapi dengan terjemahan resmi dan kita buka ruang dialognya sesuai dengan norma Sanitari dan Fitoanitari Agreement, atau SPS, sekaligus juga dengan WTO,” terang dia.
Langkah kedua adalah membangun dialog kebijakan yang lebih inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Yang kedua, dialog kebijakan yang inklusif. Kita akan mengundang asosiasi pengusaha, kementerian terkait, kelompok-kelompok petani, nelayan, seluruh pemangku kepentingan, untuk meninjau bersama berbagai aturan yang ada,” ujarnya.
Ia menilai, hal ini penting agar ekosistem karantina bisa selaras dengan target peningkatan ekspor.
“Tujuannya satu, kita harus memastikan terbangunnya ekosistem karantina, selaras dengan misi mempercepat ekspor dan tidak kontraproduktif dengan industri nasional,” ucap dia.
Bongkar Ego Sektoral
Karding juga menyoroti persoalan klasik di birokrasi, yakni ego sektoral antar lembaga. Ia menilai, hal ini seringkali menghambat efektivitas kebijakan.
“Yang ketiga, ketegasan pembagian peran antar lembaga. Di Indonesia ini, problem utama kita itu ego sektoralnya tinggi. Atas dasar undang-undang, atas dasar PP, masing-masing memperkuat, ini kewenangan saya, ini kewenangan Bapak, ini tidak bisa dicampur dan sebagainya,” kata Karding.
Ia bahkan menyinggung istilah “deep state” yang kerap disampaikan Presiden sebagai kritik terhadap rigiditas regulasi.
“Nah, Bapak-Bapak dan ibu-ibu sekalian mungkin pernah dengar istilah deep state yang sering diomongin oleh Presiden. Itu maknanya, Pak Presiden itu tidak ingin kultur, budaya, budaya kita terhambat oleh regulasi-regulasi yang sebenarnya regulasi itu bisa kita rubah, bisa kita buang, bisa kita bicarakan, bisa komunikasikan,” ujarnya.
Untuk itu, Barantin akan memperkuat koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian, termasuk lembaga terkait lainnya.
“Kita harus membagi, bekerja sama terutama dengan beberapa lembaga,” kata dia.
Dorong Mutual Recognition hingga Panduan Bilingual
Karding juga menargetkan penguatan kerja sama internasional melalui skema Mutual Recognition Agreement (MRA) guna mempermudah perdagangan.
“Kita akan menerbitkan perubahan bersama, memperjelas kewenangan masing-masing, khususnya terutama terkait dengan MRA, atau Mutual Recognition Agreement. Ini juga penting,” ucap Karding.
Menurutnya, harmonisasi ini penting agar mitra dagang tidak bingung menghadapi banyaknya pintu regulasi di Indonesia.
“Harmonisasi ini akan menghilangkan kebingungan mitra dagang, dan memantapkan tata kelola. Jadi kalau kita ini ego sektoralnya tinggi, nanti yang mitra dagang kita ini bingung,” ujarnya.
Selain itu, Barantin juga akan menyusun panduan prosedural terbuka dalam dua bahasa agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha global.
“Panduan prosedural terbuka, alur proses pendaftaran, dokumen yang diperlukan, dan estimasi waktunya akan kita susun dalam panduan dwibahasa. Kita harus berpikir kebutuhan mitra-mitra kita,” ucap Karding.
Siapkan Diplomasi Proaktif ke Eropa
Langkah terakhir adalah memperkuat komunikasi diplomatik secara proaktif, khususnya dengan Eropa.
“Yang kelima, komunikasi diplomatik proaktif. Kita akan mengirimkan tanggapan resmi ke Eropa, disertai roadmap penguatan transparansi dan efisiensi. Bukan sekedar jawaban, melainkan penegasan bahwa Indonesia siap berdiri setara, dan berdialog dengan semangat kemitraan dengan mereka,” ujarnya.
Karding menegaskan, seluruh langkah ini bertujuan meningkatkan posisi Indonesia di mata global.
“Kita harus punya wibawa, kita harus diperhitungkan oleh negara-negara lain,” pungkas dia.
(fab/fab)
Add
as a preferred
source on Google
