Jakarta, CNBC Indonesia – Alphabet yang merupakan induk Google resmi bergabung dalam daftar raksasa teknologi yang meneken kontrak dengan Kementerian Pertahanan/Perang Amerika Serikat (DoD/Pentagon) di 2026. Kontrak itu terkait penggunaan model kecerdasan buatan (AI) untuk informasi rahasia, menurut sumber dalam yang familiar dengan hal ini.
Kesepakatan terbaru ini memungkinkan Pentagon menggunakan tool AI Google untuk berbagai tujuan pemerintah secara legal. Sebelumnya, klausa ini yang menjadi buntut konflik antaran Pentagon dan Anthropic, sebab sang startup menolak tool AI-nya digunakan untuk menciptakan senjata otomatis atau memata-matai warga AS.
Ratusan karyawan Google sebelumnya sudah mengirimkan surat terbuka bagi CEO Sundar Pichai untuk menyetop kerja sama dengan pemerintah AS, dalam kapasitas mengerjakan AI militer. Dari ratusan karyawan, terdapat lebih dari 20 direktur, direktur senior dan wakil presiden. Adapula peneliti senior Google DeepMind, unit bisnis Google terkait AI.
Selain Google, Pentagon juga meneken kerja sama serupa dengan OpenAI dan xAI milik Elon Musk. Semuanya diminta menyuplai tool AI untuk penggunaan rahasia atau ‘terklasifikasi’.
Sebagai informasi, jaringan terklasifikasi digunakan untuk menangani berbagai pekerjaan sensitif, termasuk perencanaan misi dan penargetan senjata, dikutip dari Reuters, Rabu (29/4/2026).
Pentagon sebelumnya meneken kesepakatan senilai kisaran US$200 juta (Rp3,4 triliun) untuk tiap lab AI pada 2025 lalu, termasuk untuk Anthropic, OpenAI, dan Google. Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Pentagon telah menekan raksasa teknologi seperti OpenAI dan Anthropic untuk membuat tool AI mereka tersedia dalam jaringan terklasifikasi, tanpa standar batasan yang diberlakukan untuk pengguna umum.
Perjanjian terbaru Google mengharuskan perusahaan untuk membantu menyesuaikan pengaturan dan filter keamanan AI perusahaan atas permintaan pemerintah, menurut laporan The Information.
Kontrak tersebut mencakup klausul yang menyatakan, “para pihak sepakat bahwa tool AI tidak dimaksudkan untuk, dan tidak boleh digunakan untuk, pengawasan massal domestik atau senjata otonom (termasuk pemilihan target) tanpa pengawasan dan kontrol manusia yang tepat.”
Namun, perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa perjanjian itu tidak memberi Google hak untuk mengendalikan atau memveto pengambilan keputusan operasional pemerintah yang sah.
Departemen Pertahanan AS, yang sekarang telah berganti nama menjadi Departemen Perang oleh Presiden Donald Trump, menolak untuk berkomentar tentang masalah ini.
Google mengatakan pihaknya mendukung lembaga pemerintah di seluruh proyek rahasia dan non-rahasia. Seorang juru bicara perusahaan mengatakan bahwa perusahaan tetap berkomitmen pada konsensus bahwa AI tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal domestik atau persenjataan otonom tanpa pengawasan manusia yang tepat.
“Kami percaya bahwa menyediakan akses API ke model komersial kami, termasuk pada infrastruktur Google, dengan praktik dan ketentuan standar industri, merupakan pendekatan yang bertanggung jawab untuk mendukung keamanan nasional,” kata juru bicara Google kepada Reuters.
(fab/fab)
Add
as a preferred
source on Google
