Jakarta – Anggota Badan Pengkajian MPR RI, K.H. Maman Imanul Haq mengkritisi maraknya tumpang tindih program kerja dan tingginya tingkat kebocoran anggaran publik di Indonesia.
Maman juga menyoroti dilema yang dihadapi pemerintah daerah akibat dominasi program pemerintah pusat yang sering kali tidak sesuai dengan realitas ataupun kapasitas di tingkat lokal.
“Hari ini pemerintahan daerah memang agak kesulitan karena banyak sekali programnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, ada daerah yang mencoba kreatif mengakomodasi program pusat tersebut, tetapi problemnya kapasitas daerah tidak sesuai. Tantangan menjadi kepala daerah saat ini sangat sulit, tidak seperti dulu ketika dana desa dan anggaran lainnya masih longgar,” ujar Maman dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).
Hal tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI bertajuk “Depresiasi Rupiah dan Ketahanan Ekonomi Nasional: Implikasi Moneter, Fiskal, dan Kesejahteraan Sosial” di kawasan Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026).
Pada forum tersebut, Maman menyampaikan beberapa program tertentu yang terkesan dipaksakan. Salah satunya koperasi desa yang penempatannya kerap tidak melibatkan pemahaman masyarakat lokal.
“Contohnya di tempat saya di Jatiwangi, koperasi berdiri tepat di tengah alun-alun kecamatan dan tidak boleh diprotes. Pendekatan otoriter atau ‘militeristik’ seperti ini sekarang nyata terjadi di depan kita,” ucapnya.
Soroti Kualitas Haji
Sebagai legislator yang aktif mengawasi bidang pelayanan publik dan keagamaan, Maman juga mengaitkan dampak pelemahan rupiah terhadap kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Ia mengungkapkan kemampuan fiskal Indonesia dalam membayar layanan Masyair (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) berada di bawah negara tetangga seperti Myanmar dan Filipina.
“Kemampuan kita membayar layanan Masyair itu berada di level bawah, di bawah Myanmar dan Filipina. Jadi kalau ada keluhan jemaah haji kita menderita, ya karena bayarannya murah. Kita selalu mengambil keputusan yang bersifat populis, bukan pelayanan terbaik,” jelas Maman.
Selain sektor haji, Maman yang juga membeberkan data mencengangkan terkait kebocoran anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi energi akibat buruknya validasi data serta birokrasi perbankan.
“Di Komisi VIII, kita melihat tingkat kebocoran bansos itu mencapai 45 persen atau sekitar Rp 17 triliun. Ditambah lagi subsidi energi yang berkisar Rp100 triliun hingga Rp140 triliun. Ini akibat masalah validasi data dan permainan anggaran. Contohnya, salah satu bank Himbara ketika menyalurkan bansos menahan dananya dulu hingga 15 hari di beberapa daerah. Bayangkan berapa bunga yang mereka nikmati dari perputaran uang tersebut,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mendukung usulan para ekonom untuk menerapkan digitalisasi terintegrasi, seperti penggunaan QRIS atau sistem poin digital guna menekan celah korupsi anggaran.
Meskipun indikator ekonomi makro saat ini membuat masyarakat dan pelaku pasar khawatir terlihat dari memerahnya portofolio saham domestik, Maman mengajak seluruh pihak untuk mencari faktor optimisme dan mukjizat bagi penguatan kembali nilai tukar rupiah.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menyoroti soal anekdot politik di daerah mengenai kebiasaan penguasa yang kerap mengedepankan identitas kelompok atau warna partainya ketimbang substansi pembangunan.
“Saya ingat waktu rezim Golkar berkuasa dulu, lalu tiba-tiba PDI Perjuangan menang di Majalengka. Hal pertama yang dilakukan pemerintah daerah saat itu adalah mengecat ulang semua alat berat dengan warna merah. Padahal di seluruh dunia, standarnya alat berat itu warna kuning. Orang Indonesia itu segitunya, ketika berkuasa, warna kelompoknya yang harus dominan di mana-mana,” tuturnya.
Maman menegaskan pola pikir politik sektoral seperti itu harus segera ditinggalkan oleh para pimpinan bangsa demi menjaga muruah konstitusi negara.
“Bagaimana caranya agar kita semua tidak terjebak dalam pola pikir seperti itu? Sebab bernegara itu adalah berkonstitusi. Dan konstitusi kita sebenarnya hanya mengandalkan dua hal utama: penegakan HAM dan kesejahteraan rakyat secara merata,” pungkas Maman.
Untuk diketahui, turut hadir dalam FGD ini yakni Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ir. H. Tifatul Sembiring (Fraksi PKS). Diikuti sejumlah Anggota Badan Pengkajian H. Muhammad Nur Purnamasidi, S.Sos. (Fraksi Partai Golkar), K.H. Maman Imanul Haq dan Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. (Fraksi PKB), serta Sigit Purnomo, S.AP., S.H. (Fraksi PAN).
Forum ini juga melibatkan narasumber ahli, yakni Dr. Idel Eprianto, S.E., M.E., Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta, dan Wijayanto Samirin, MPP, ekonom Universitas Paramadina sekaligus mantan Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi periode 2014-2019.
Adapun FGD ini merumuskan beberapa rekomendasi kunci. Pertama, memperkuat sinkronisasi APBN-APBD melalui kerangka fiskal terintegrasi, pedoman teknis sinkronisasi yang operasional, serta insentif fiskal bagi daerah yang konsisten menyelaraskan programnya dengan prioritas nasional.
Kedua, memperdalam pasar keuangan domestik dan memperkuat fundamental ekonomi melalui peningkatan nilai tambah ekspor, pengurangan ketergantungan impor strategis, serta pengelolaan risiko nilai tukar oleh korporasi dan BUMN melalui lindung nilai.
Kemudian yang ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan moneter-fiskal dan mengarahkan kebijakan perlindungan sosial secara lebih adaptif untuk meredam dampak depresiasi rupiah terhadap kelompok rentan.
Seluruh masukan dari FGD ini akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi MPR RI terkait penguatan sistem keuangan negara, perekonomian nasional, dan kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih tangguh terhadap gejolak nilai tukar.
(ega/ega)
