Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa subsidi bantuan sosial (bansos) ke depan tidak lagi diberikan dalam bentuk barang. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa subsidi bantuan sosial (bansos) ke depan tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan berupa transfer tunai sebesar Rp5,4 juta per orang.
“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata, jika bansos itu dikumpulkan dalam bentuk cash transfer dan seterusnya, nilainya sekitar Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Saat ini, Luhut mengatakan pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurutnya, pemanfaatan AI akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan data nasional, terutama untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah tepat sasaran. Salah satu perubahan yang akan dilakukan adalah mengalihkan pola subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat.
Tak hanya untuk program bansos, Luhut mengatakan sistem data tunggal berbasis AI juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah menilai teknologi tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil pelaku usaha sehingga kebijakan pembiayaan maupun pendampingan dapat disusun secara lebih tepat.
“Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya melalui teknologi,” katanya.
Luhut menambahkan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi. Dengan populasi yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun ke depan, penerapan teknologi tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
