Category: DPRD Kaltim

SAMARINDA – DPRD Kaltim kembali menyoroti pembangunan fasilitas outbond milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim yang menelan anggaran sekitar Rp7,5 miliar. Proyek tersebut diduga bermasalah setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak apabila hasil audit membuktikan adanya unsur pelanggaran…

SAMARINDA – Peringatan cuaca ekstrem yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kalitim. Legislator Kaltim menilai kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana perlu ditingkatkan secara lebih terarah. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa ancaman cuaca ekstrem harus disikapi dengan langkah nyata. Pemerintah, kata dia, tidak boleh…

SAMARINDA – Dibukanya akses penerbangan internasional dari Bandara APT Pranoto dinilai berpotensi meningkatkan minat masyarakat Kaltim untuk berobat ke luar negeri. Kondisi ini mendorong DPRD Kaltim meminta pemerintah daerah segera memperkuat kualitas fasilitas kesehatan di dalam daerah. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai rumah sakit di Kaltim harus berbenah agar mampu menjadi…

SAMARINDA – Masalah distribusi pupuk subsidi yang kerap dikeluhkan petani mendapat perhatian serius Komisi II DPRD Kaltim. Legislator Kaltim menilai keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi solusi agar bantuan pupuk tepat sasaran. Anggota Komisi II, Guntur, menekankan perlunya sistem penyaluran yang lebih efektif sehingga pupuk subsidi tidak memberatkan petani di lapangan. Ia menjelaskan…

SAMARINDA – Komisi II DPRD Kaltim kembali mendorong penguatan aturan terkait Participating Interest (PI) 10 persen dan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) yang tengah dibahas bersama pemerintah provinsi. DPRD menilai keduanya masih belum berjalan maksimal dan membutuhkan dasar hukum yang lebih tegas. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyebut…

SAMARINDA – DPRD Kaltim menyampaikan keberatan atas rencana pemerintah pusat mengurangi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut dinilai akan memangkas kemampuan fiskal daerah dan berdampak pada kelancaran pembangunan. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyatakan pihaknya mendukung sepenuhnya upaya penolakan pemotongan DBH. Ia menegaskan bahwa sebagai daerah penghasil energi, Kaltim…

SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pihaknya terus melakukan berbagai langkah koordinasi untuk menyikapi kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Hasanuddin menyampaikan bahwa ia belum menerima laporan lengkap mengenai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar masyarakat adat terkait penolakan pemangkasan DBH. Ia tidak menghadiri kegiatan tersebut karena sedang berada…

SAMARINDA – DPRD Kaltim kembali menyoroti mekanisme pendanaan asrama di sekolah negeri setelah adanya surat edaran pungutan biaya di salah satu SMA di Samarinda yang memicu keluhan dari orang tua. Persoalan ini menunjukkan bahwa anggaran yang disusun selama ini belum mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan polemik tersebut…

SAMARINDA – Komisi II DPRD Kaltim mengajukan perpanjangan waktu pembahasan dua Raperda terkait BUMD, guna memastikan seluruh ketentuan yang diatur benar-benar selaras dengan regulasi pusat. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecelle, menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan tambahan waktu satu bulan untuk menuntaskan pembahasan Raperda PT Migas Mandiri Pratama (MMP) dan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida).…

SAMARINDA – Komisi I dan Komisi III DPRD Kaltim belum lama ini menggelar rapat bersama untuk menindaklanjuti berbagai persoalan pembangunan daerah, khususnya terkait lahan dan infrastruktur. Dalam pertemuan tersebut, Komisi III menegaskan akan tetap mengawal proyek-proyek fisik meskipun kondisi anggaran daerah masih belum stabil. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menjelaskan bahwa urusan pembahasan lahan…