Category: DPRD Kaltim

SAMARINDA – Penyaluran dana Program Gratispoll dari Pemprov Kaltim memasuki tahap berikutnya setelah Rp44,5 miliar diberikan kepada tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Namun, bantuan untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) masih tertunda karena sejumlah kampus belum memenuhi syarat administrasi. Dari total anggaran pendidikan Rp96 miliar, sekitar Rp26 miliar dialokasikan untuk PTS. Namun, proses pencairan terhambat lantaran…

SAMARINDA – Kasus dugaan pencabulan yang menyeret seorang kader partai politik di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian publik setelah informasi mengenai korban berinisial YA, warga Sangatta, Kutai Timur, ramai beredar di media sosial. Unggahan dan pemberitaan di Instagram memicu gelombang komentar warganet, baik berupa kecaman maupun dukungan terhadap pihak yang diduga menjadi korban. Menanggapi berkembangnya…

SAMARINDA – DPRD Kaltim meminta Pemerintah Provinsi segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebelum APBD resmi disahkan pada 28 November 2025. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai penetapan UMP tidak bisa ditunda karena menjadi dasar penting dalam penyusunan anggaran dan memberi kepastian bagi pekerja maupun pelaku usaha. “Penetapan UMP tidak sekadar…

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memberi dampak luas, tidak hanya meningkatkan gizi pelajar, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pelibatan petani lokal. Ananda mengatakan, peran produsen pangan dalam negeri sangat penting untuk memastikan pasokan MBG berkelanjutan sekaligus menjaga perputaran ekonomi tetap berada di…

SAMARINDA – DPRD Kaltim menilai lambatnya pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penyebab sektor pariwisata daerah belum berkembang optimal. Jalan yang belum memadai, fasilitas umum yang kurang lengkap, hingga akses menuju objek wisata yang sulit disebut mengurangi minat wisatawan. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa pemerintah perlu menjadikan percepatan infrastruktur sebagai agenda utama jika…

SAMARINDA – Polemik penetapan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim periode 2025–2028 kembali memanas setelah Fraksi PKB menyatakan penolakan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan yang ditetapkan DPRD Kaltim. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengakui adanya persoalan koordinasi selama proses seleksi berlangsung. Ia menjelaskan bahwa PKB tidak dapat mengikuti proses secara utuh karena Ketua…

SAMARINDA – Kebutuhan beras di Kaltim hingga kini belum dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Dengan kapasitas produksi sekitar 170 ribu ton per tahun, angka tersebut masih jauh di bawah kebutuhan masyarakat yang mencapai 350 ribu ton. Kondisi ini membuat Kaltim tetap mengandalkan pasokan beras dari luar daerah, meski indeks ketahanan pangan provinsi tercatat berada di…

SAMARINDA – Kondisi ruas poros Kelay–Labanan di Kabupaten Berau kembali menuai keluhan warga. Jalan yang menjadi jalur utama penghubung Berau, Kutai Timur, dan Samarinda itu dilaporkan mengalami kerusakan berat, mulai dari badan jalan yang bergeser, titik longsor, hingga lubang besar yang membahayakan pengguna jalan. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, meminta agar penanganan dilakukan…

SAMARINDA – Maraknya kendaraan berpelat nomor dari luar daerah yang lalu-lalang di Kota Balikpapan menjadi sorotan serius Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. Ia menilai fenomena tersebut berpotensi menggerus pendapatan asli daerah jika tidak segera ditangani dengan mekanisme yang terukur. Sabaruddin menyatakan, kendaraan yang beroperasi di Kaltim tetapi tidak tercatat sebagai objek pajak provinsi,…

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim tengah menyiapkan sistem digital untuk mengatur dan memantau pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Upaya ini ditujukan agar penyaluran CSR lebih transparan, terukur, dan tidak lagi menumpuk di wilayah tertentu. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan bahwa pemerintah daerah akan segera merumuskan regulasi yang menjadi dasar penerapan digitalisasi…