Category: DPRD Samarinda

SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa normalisasi sungai dan revitalisasi tempat pembuangan sampah (TPS) di Samarinda tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota, namun juga mengandalkan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat. “Kita harus berkolaborasi, seperti normalisasi sungai yang menggunakan anggaran pusat dan provinsi. Pemerintah…

SAMARINDA – Samarinda merupakan salah satu kota yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, khususnya sumber daya airnya. Di mana, Kota Tepian ini dialiri oleh Sungai Mahakam. Anggota Komisi III DPRD Samarinda M. Andriansyah menyebutkan bahwa air yang ada di Kota Samarinda harus lebih diperhatikan pengelolaannya. Melihat belakangan ini masyarakat terus mengeluhkan kondisi keruhnya air…

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menginformasikan akan membangun sistem pengelolaan sampah yang baik dari rumah tangga yang dinamakan Si Pesut. Informasi tersebut datang dari, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Ardiansyah. Dirinya memberi penjelasan singkat terkait bagaimana sistem tersebut akan berjalan nantinya. “Jadi bagaimana kita membangun sebuah sistem pengolahan sampah itu dari…

SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ditetapkan sebagai daerah dengan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terendah di Indonesia. Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda menyebut ini sebagai strategi dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kaltim, khususnya Kota Samarinda untuk dapat membayar pajak kendaraan. Strategi ini ditujukan kepada pengguna kendaraan bermotor yang sudah lama menunggak untuk…

SAMARINDA – DPRD Samarinda menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada pendanaan pemerintah. “Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai instansi perlu dikaji lebih dalam. Tidak semua PHK semata-mata disebabkan oleh efisiensi…

SAMARINDA – Kebijakan pemerintah yang melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer mendapatkan sorotan dari Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain. Sani menilai bahwa kebijakan ini diterapkan terlalu tergesa-gesa tanpa sosialisasi yang memadai ke masyarakat. Menurutnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan baru ini sehingga mengalami kebingungan saat mencari LPG 3 kg. Dirinya juga…

SAMARINDA – Pengoperasian Pom Mini di Kota Tepian masih berlangsung meskipun telah dilarang oleh pemerintah. Kegiatan ini terus berjalan tanpa tindakan tegas dari pihak berwenang. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum) sebagai payung hukumnya telah disahkan pada 18 Desember 2024. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra…

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, mengemukakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan anggaran yang sangat besar. Menurutnya, untuk mengatasi beban biaya tersebut, pemerintah mungkin perlu menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Vananzda menyebut besaran biaya MBG yang dialokasikan sebesar Rp15.000 per anak, yang dinilai belum mencukupi, terutama di daerah dengan harga pokok yang tinggi seperti…

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah mempersiapkan lahan di beberapa kecamatan untuk digunakan sebagai pemakaman umum. Meskipun demikian, informasi ini belum disebarluaskan secara luas kepada masyarakat, karena belum adanya lembaga atau organisasi resmi yang mengatur dan mengelola pemakaman umum di Kota Samarinda. Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Samarinda, Aris Mulyanata…

SAMARINDA – DPRD Samarinda bergerak cepat untuk mengatasi praktik pernikahan siri yang merugikan perempuan dan anak. Untuk itu, DPRD Samarinda saat ini sedang mengkaji kemungkinan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak dari berbagai aspek, termasuk hukum, sosial, dan ekonomi. Hal itu disampaikan langsung oleh, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi.…