Fuad Sebut Pemerintah Abai Awasi Penjualan BBM Ilegal

SAMARINDA – Kelangkaan dan ketidakteraturan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kaltim kembali menjadi sorotan. Fuad Fakhruddin, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, menilai maraknya penjualan BBM eceran ilegal sebagai penyebab utama kekacauan ini.

Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menghentikan praktik tersebut. Menurut Fuad, lemahnya pengawasan dan penerapan regulasi membuat pelanggaran ini terus berulang.

“Regulasi sebenarnya sudah ada, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih longgar. Celah ini dimanfaatkan oknum untuk mencari keuntungan pribadi, dan masyarakat yang akhirnya dirugikan,” ungkapnya, Selasa (3/12/2024).

Praktik ilegal ini juga diperparah oleh dugaan kolusi antara operator SPBU dan pembeli tertentu. Kondisi ini tidak hanya mengganggu pasokan, tetapi juga menciptakan antrean panjang yang membuat masyarakat sulit mendapatkan BBM bersubsidi.

“Masalah ini jelas menunjukkan lemahnya sistem pengawasan. Pemerintah harus segera mengevaluasi mekanisme distribusi BBM, bukan hanya menyalahkan pedagang eceran,” tegas Fuad.

Selain berdampak pada distribusi, aktivitas pedagang BBM ilegal disebut menimbulkan ancaman keselamatan. Penyimpanan BBM tanpa standar keamanan meningkatkan risiko kebakaran, yang dapat membahayakan warga di sekitar lokasi penjualan.

“Kondisi ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa masyarakat. Pemerintah harus segera bertindak tegas dan melibatkan aparat penegak hukum,” tambahnya.

Fuad mendesak pemerintah untuk mengambil langkah serius, termasuk memperketat pengawasan di SPBU dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran. Ia juga menyerukan evaluasi mendalam untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak lagi dikuasai oleh kepentingan pribadi.

“Penegakan hukum adalah kunci untuk menghentikan kekacauan ini. Pemerintah harus hadir dan memastikan hak masyarakat terpenuhi,” pungkas politisi Partai Gerindra ini.

Sudut pandang ini lebih menyoroti peran dan tanggung jawab pemerintah, sehingga pembaca dapat melihat sisi lain dari isu tersebut.