SAMARINDA – Proses revitalisasi Pasar Pagi Samarinda yang terus berjalan memicu keresahan di kalangan pedagang, terutama terkait kabar akan adanya area khusus bagi pedagang daring yang disiapkan di tengah keterbatasan ruang.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mengedepankan kepentingan pedagang lama dalam penataan ulang pasca-rehabilitasi.
Menurutnya, para pedagang lama telah lama menggantungkan hidup di Pasar Pagi dan turut berkontribusi terhadap roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, mereka layak mendapat prioritas dalam proses penempatan ulang.
“Tidak masalah jika ada pedagang online masuk, asalkan tidak mengorbankan hak pedagang lama, dan dengan catatan ruangnya memang memungkinkan. Tapi yang utama tetap pedagang lama,” ujar Rohim, Senin (7/7/2025).
Ia juga menyoroti ukuran lapak yang dikabarkan menyusut setelah proses rehabilitasi, yang dinilai dapat mengganggu operasional para pedagang.
Menurutnya, banyak pedagang yang sebelumnya memiliki ruang cukup untuk menyimpan barang dagangan, kini harus beradaptasi dengan keterbatasan.
“Kalau dulu mereka bisa tampung banyak, sekarang justru dibatasi. Ini bisa menghambat aktivitas jual-beli. Perlu solusi yang adil,” paparnya.
Lebih lanjut, Rohim mengingatkan soal potensi konflik horizontal jika pemerintah tidak transparan dan adil dalam proses penempatan lapak, terutama jika pedagang lama merasa tidak diberi tempat yang layak.
Ia pun mendorong agar penempatan pedagang baru ditunda sementara, hingga seluruh pedagang eksisting mendapatkan lapak sesuai dengan surat resmi yang mereka miliki.
“Selesaikan dulu penataan untuk pedagang lama. Kembalikan mereka ke tempat semula sesuai hak mereka. Baru setelah itu pikirkan yang lain,” tegasnya.
Rohim berharap Pemkot Samarinda dapat mengambil kebijakan yang berpihak pada keadilan dan tidak menimbulkan ketegangan baru di tengah proses revitalisasi pasar yang semestinya membawa perbaikan bagi semua pihak. (Adv/AL)
Leave a Reply