SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda diminta lebih memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, yang menilai bahwa proyek pembangunan yang dijalankan selama ini belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar warga.
Menurut Anhar, kemajuan pembangunan di Kota Samarinda memang terlihat dari berbagai proyek fisik seperti infrastruktur dan fasilitas umum.
Namun di sisi lain, layanan dasar seperti air bersih masih menjadi keluhan utama di sejumlah kawasan, khususnya wilayah pinggiran kota.
“Anggaran pembangunan mencapai triliunan rupiah, tapi masih banyak warga yang belum mendapatkan akses air bersih secara merata,” ucapnya, Kamis (17/7/2025),
Ia mencontohkan Kelurahan Bukuan di Kecamatan Palaran sebagai salah satu daerah yang hingga kini belum terlayani PDAM. Warga setempat bahkan harus bertahun-tahun mengandalkan sumber air swasta untuk kebutuhan sehari-hari.
“Sudah cukup lama masyarakat di sana menunggu distribusi air bersih. Sayangnya belum ada perhatian maksimal dari pemerintah,” ujar Anhar.
Anhar menegaskan, pemerintah kota perlu melakukan evaluasi terhadap arah kebijakan pembangunan agar lebih berpihak kepada masyarakat.
Ia menilai kebutuhan dasar seperti air bersih harus menjadi prioritas ketimbang hanya berfokus pada proyek-proyek besar yang menyedot anggaran dalam jumlah besar.
“Pelayanan dasar seperti air bersih mestinya jadi kebutuhan utama yang dijamin pemerintah. Bukan justru dikesampingkan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti berbagai proyek ambisius seperti pembangunan terowongan, kawasan Teras Samarinda, hingga renovasi pasar, yang menurutnya tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat kecil.
“Warga terus menyuarakan keluhan soal air bersih. Ini sinyal bahwa pembangunan belum sepenuhnya berpihak kepada kebutuhan rakyat,” pungkasnya. (Adv/AL)
Leave a Reply