Anjal dan Gepeng Jadi Persoalan Serius, Komisi I: Perlu Pendekatan Mendalam

SAMARINDA – Masalah keberadaan anak jalanan (anjal), gelandangan, dan pengemis (gepeng) di Kota Samarinda masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Meski razia dan penertiban rutin dilakukan, DPRD Kota Samarinda menilai langkah-langkah tersebut belum menyentuh persoalan mendasar yang menjadi akar munculnya fenomena ini.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti bahwa pendekatan yang selama ini diterapkan cenderung bersifat reaktif dan tidak menyentuh aspek sosial yang menjadi pemicu utama, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan keterlantaran.

“Selama akar masalahnya tidak disentuh, anjal dan gepeng akan terus kembali ke jalan,” ungkap Samri, Jumat (18/7/2025).

Ia menilai perlu adanya strategi jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada pembangunan sistem perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan.

“Kita harus membangun program yang menawarkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka, bukan sekadar memindahkan masalah,” ujarnya.

Samri juga menyinggung peran masyarakat yang tanpa sadar memperkuat keberadaan gepeng dan anjal dengan memberi uang secara langsung di jalan.

Menurutnya, kebiasaan ini justru memperparah situasi karena membuat mereka bertahan dalam kondisi yang tidak layak. “Kalau terus diberi, mereka akan merasa jalanan adalah tempat mencari penghidupan,” katanya.

Kendala lain, lanjut Samri, adalah keterbatasan anggaran serta minimnya fasilitas rehabilitasi yang dapat digunakan untuk pembinaan jangka panjang.

Ia menyayangkan belum adanya pusat layanan terpadu yang mampu menampung dan membina kelompok rentan ini secara manusiawi dan berkelanjutan. “Mereka tidak cukup hanya ditertibkan. Harus ada kejelasan kemana mereka akan diarahkan,” tegasnya.

Meskipun banyak di antara anjal dan gepeng berasal dari luar daerah, Samri menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tetap memiliki tanggung jawab untuk memberi perlindungan sosial.

“Kota ini tetap harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar pelaksana razia,” tutupnya. (Adv/AL)