SAMARINDA – Banjir yang terus berulang di Kota Tepian setiap kali hujan turun deras menjadi perhatian serius DPRD Samarinda
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyayangkan belum optimalnya penanganan banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang menurutnya belum bekerja secara menyeluruh sesuai dengan cakupan tugas yang dimiliki.
Menurut Deni, PUPR memiliki enam bidang kerja yang harus dijalankan secara proporsional, dan penanggulangan banjir seharusnya menjadi salah satu prioritas utama di tengah kondisi cuaca yang semakin ekstrem.
“Masalah banjir ini tidak bisa ditangani secara sepotong-sepotong. PUPR harus melihat persoalan ini secara menyeluruh dalam konteks pembangunan kota,” ujarnya, Senin (14/7/2025).
Ia menilai, fakta bahwa banjir masih rutin terjadi menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan selama ini belum efektif.
Deni mendorong adanya perencanaan jangka panjang melalui penyusunan masterplan atau desain besar (green design) yang menjadi acuan pembangunan dan mitigasi banjir secara berkelanjutan.
“Selama tidak ada cetak biru yang jelas dan terintegrasi, pekerjaan di lapangan akan terus berjalan tanpa arah yang pasti. Ini bukan sekadar proyek tahunan, tapi harus jadi program lintas tahun,” tegasnya.
Selain itu, Deni juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor dan pemetaan kawasan rawan banjir agar solusi yang diterapkan tepat sasaran.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antarlembaga dan konsistensi pelaksanaan sangat menentukan keberhasilan pengendalian banjir dalam jangka panjang.
“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Warga butuh kepastian bahwa banjir bisa diatasi, bukan janji atau proyek yang hanya bersifat sementara,” pungkasnya. (Adv/AL)
Leave a Reply