SAMARINDA – Banjir yang kembali melanda Kota Samarinda akibat hujan deras yang mengguyur beberapa waktu lalu menuai respon dari berbagai pihak.
Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial.
Ia menyerukan agar lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera membangun sinergi lintas sektor untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Lima OPD yang dimaksud adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Saya sudah berulang kali mengingatkan, lima OPD ini harus duduk bersama. Karena penanganan banjir itu saling kait-mengait, tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” tegas Andriansyah, Rabu (4/6/2025).
Menurutnya, Dinas PUPR memegang peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur drainase dan tata ruang. Namun, dukungan data kebencanaan dari BPBD dan perencanaan spasial berbasis mitigasi sangat diperlukan agar pembangunan tidak justru memperburuk potensi bencana.
“BPBD bisa memetakan zona rawan banjir, data itu harus dipadukan dengan tata ruang yang dikelola PUPR agar penanganannya tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, peran DLH disebut krusial dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, yang berkontribusi langsung terhadap daya resap air di kota. Dishub juga tak kalah penting dalam memastikan lalu lintas tetap berjalan saat banjir, termasuk merancang jalur evakuasi dan manajemen kemacetan.
Andriansyah menyayangkan pendekatan sektoral yang masih kerap terjadi. “Selama masing-masing OPD jalan sendiri, kita tidak akan pernah bisa atasi masalah banjir ini dengan serius. Kita hanya bisa berharap hujan tidak turun deras,” ujarnya.
Ia berharap Pemkot Samarinda segera mengambil langkah tegas dengan menginisiasi forum koordinasi antar OPD untuk menyusun rencana aksi terpadu yang konkret dan terukur. (Adv/AL)
Leave a Reply