SAMARINDA – Praktik perekrutan tenaga kerja di sejumlah perusahaan di Samarinda menuai sorotan. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, menilai penerapan syarat usia dan status perkawinan dalam lowongan kerja kerap menimbulkan ketidakadilan bagi para pencari kerja.
“Memang setiap perusahaan punya standar rekrutmen sendiri, tetapi jangan sampai hal itu merugikan pencari kerja. Ini yang perlu diperjelas,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).
Novan mengungkapkan, tidak sedikit perusahaan yang lebih memprioritaskan pelamar berusia 21–25 tahun dengan status belum menikah. Sementara mereka yang sudah berkeluarga sering kali diabaikan, terutama untuk posisi tertentu.
Padahal, menurutnya, aturan ketenagakerjaan justru menjamin kesempatan kerja bagi siapa saja yang masih dalam kategori usia produktif.
“Aturannya jelas, siapa pun yang masih produktif berhak mendaftar. Jadi seharusnya tidak dibatasi hanya pada usia tertentu atau status perkawinan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Novan menyebut alasan yang kerap muncul adalah soal beban tanggungan perusahaan terhadap jaminan sosial pekerja, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, termasuk untuk istri dan dua anak.
Hal ini membuat pekerja berstatus menikah sering kalah bersaing. Meski begitu, ia menilai kecenderungan perusahaan merekrut fresh graduate tetap tinggi bukan hanya karena usia muda, tetapi juga pertimbangan efisiensi biaya.
Untuk itu, DPRD Samarinda mendorong adanya transparansi dari pihak perusahaan mengenai persyaratan yang ditetapkan dalam proses seleksi.
“Pencari kerja perlu diberi kejelasan soal alasan di balik syarat-syarat itu, agar tidak ada kesan diskriminatif,” terangnya.
Dengan keterbukaan informasi, ia berharap proses rekrutmen tenaga kerja di Samarinda lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. (Adv/AL)
Leave a Reply