SAMARINDA – Keterbatasan lahan pemakaman dan mahalnya biaya layanan dari pihak swasta membuat sebagian warga Samarinda merasa terbebani.
Menyikapi hal ini, DPRD Kota Samarinda bergerak cepat untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pemakaman yang layak dan manusiawi.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyebut banyak aduan yang masuk dari masyarakat, khususnya terkait tingginya tarif pemakaman di lahan swasta yang mencapai angka Rp4 juta hingga Rp7 juta per jenazah.
“Situasi ini jelas memberatkan, apalagi bagi warga dengan kondisi ekonomi terbatas. Kami tidak bisa diam melihat masyarakat menghadapi kesulitan di tengah situasi berduka,” ujar Samri, Selasa (10/6/2025).
Sebagai bentuk kepedulian, DPRD kini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemakaman. Raperda ini bukan hanya mengatur standar teknis pemakaman, tapi juga bertujuan menciptakan keadilan sosial dalam penyediaan layanan akhir hayat.
Salah satu poin yang diusulkan adalah pembatasan minimal luas lahan pemakaman yang boleh dikelola pihak swasta, yakni tiga hektare. Ini penting untuk mencegah praktik pengelolaan di lahan sempit yang kerap terjadi di tengah pemukiman padat, dan kerap memicu konflik sosial.
Selain itu, DPRD juga menargetkan tersedianya pemakaman umum di setiap kecamatan. Penyesuaian luas lahan akan disesuaikan dengan aset pemerintah daerah yang tersedia, sehingga tidak ada warga yang harus mencari lokasi pemakaman jauh dari domisili.
“Intinya, kami ingin masyarakat punya pilihan yang manusiawi, baik dari sisi lokasi, biaya, maupun pengelolaan. Kematian bukan ladang bisnis, dan negara harus hadir menjamin hak masyarakat hingga akhir hayat,” tegas Samri.
Terakhir, rencana ini akan dilanjutkan dalam tahap teknis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), dengan harapan implementasi bisa dilakukan secepat mungkin. (Adv/AL)
Leave a Reply