SAMARINDA – Penghapusan batas usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan memicu diskusi di tingkat daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai bahwa implementasi kebijakan ini masih menyimpan sejumlah tantangan, terutama dalam konteks ketenagakerjaan di level lokal.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang melarang diskriminasi usia dalam rekrutmen.
Tujuannya adalah membuka akses yang lebih luas bagi semua pencari kerja tanpa memandang umur. Namun, menurut Novan, penerjemahan kebijakan ini harus mempertimbangkan realitas di lapangan.
“Di Samarinda, masih banyak perusahaan yang belum siap menerapkan prinsip ini secara penuh. Misalnya, perusahaan swasta seringkali mempensiunkan pekerja sebelum mencapai usia pensiun yang sebenarnya. Ini kan menunjukkan masih ada resistensi terhadap usia non-produktif,” jelasnya, Rabu (11/6/2025).
Ia menambahkan bahwa kebijakan pusat perlu dilengkapi dengan panduan teknis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya. Menurutnya, regulasi ini harus mampu mengakomodasi kepentingan dua pihak: perusahaan dan pekerja.
“Kalau tidak diturunkan ke dalam pedoman yang jelas, bisa jadi malah menimbulkan ketimpangan baru. Harus dilihat juga, apakah ini akan berdampak positif bagi investasi dan stabilitas dunia kerja di daerah,” ucapnya.
Meskipun mendukung prinsip anti-diskriminasi, Novan menyarankan agar pemerintah pusat melibatkan daerah dalam proses sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan aturan ini. Ia khawatir tanpa dukungan perangkat daerah, kebijakan tersebut hanya akan menjadi formalitas belaka.
“Kami di daerah perlu memahami maksud dan konteksnya agar bisa ikut mengawal pelaksanaannya. Jangan sampai aturan bagus di atas, tapi tidak bisa diterapkan di bawah,” tukasnya. (Adv/AL)
Leave a Reply