AMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menekankan pentingnya reformasi pendekatan dalam pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, era pengawasan berbasis opini dan asumsi harus ditinggalkan, dan diganti dengan sistem yang lebih transparan, profesional, dan berbasis data.
“Pengawasan harus dibangun di atas pondasi data dan laporan keuangan yang akuntabel. Bukan sekadar penilaian subjektif, tapi berdasar audit dan fakta,” ujar Iswandi, Selasa (3/6/2025).
Ia menilai laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan instrumen vital dalam menilai kinerja dan arah strategis BUMD.
Dari dokumen itulah, lanjut Iswandi, DPRD dapat melakukan evaluasi objektif, termasuk dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berdampak langsung bagi kepentingan publik.
“BUMD ini harus memberi kontribusi nyata bagi ekonomi daerah. Kami tidak akan ragu bersikap kritis jika kinerjanya tidak sesuai harapan masyarakat,” tegasnya.
Iswandi juga menyinggung pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif, khususnya Bagian Ekonomi Pemkot Samarinda. Komunikasi yang terbuka sejak awal dinilai menjadi kunci dalam membangun tata kelola yang bersih dan bebas konflik kepentingan.
“Kalau koordinasi sejak awal sudah terjalin dengan baik, maka saat ada kendala, solusinya bisa cepat dicari tanpa saling menyalahkan,” tambahnya.
Ia juga menaruh harapan pada gaya kepemimpinan Wali Kota Samarinda yang dinilainya profesional dan terbuka terhadap kritik konstruktif.
Menurutnya, semangat itu harus dijaga oleh seluruh pihak, termasuk BUMD, agar tata kelola keuangan dan layanan publik semakin berkualitas.
“Dengan kepemimpinan yang profesional, maka pengawasan juga harus dijalankan secara profesional. Ini bentuk tanggung jawab kami di DPRD untuk menjaga agar setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan awalnya,” tutupnya. (Adv/AL)
Leave a Reply