SAMARINDA – Rendahnya realisasi anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Samarinda.
Dalam rapat pembahasan anggaran perubahan tahun 2025 dan rancangan APBD murni 2026 belum lama ini, Komisi I menyoroti lambatnya proses administrasi sebagai salah satu penyebab utama belum optimalnya penyerapan anggaran.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyebut bahwa hingga pertengahan tahun anggaran, realisasi belanja Diskominfo baru menyentuh angka 40 hingga 50 persen.
Ia menilai, kendala bukan terletak pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, melainkan pada aspek administratif yang belum tertata dengan baik.
“Banyak kegiatan sebenarnya sudah berjalan. Namun karena laporan pertanggungjawaban atau SPJ-nya belum rampung, realisasi anggarannya belum bisa dicatat secara maksimal,” kata Samri, Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, permasalahan dalam penyusunan SPJ sudah berulang dalam beberapa tahun terakhir, dan belum ada upaya perbaikan yang signifikan. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada penilaian kinerja OPD dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Masalah ini bukan baru terjadi tahun ini. Sudah tiga tahun berturut-turut SPJ jadi ganjalan utama. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut tata kelola yang harus dibenahi,” tegasnya.
Komisi I pun mendorong agar Diskominfo dan OPD lainnya segera melakukan pembenahan, terutama dalam hal peningkatan kapasitas SDM di bidang administrasi keuangan.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi agar anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat waktu.
“Kalau kegiatan sudah dilaksanakan tapi pertanggungjawabannya terlambat, ini menimbulkan kesan bahwa OPD tidak bekerja. Padahal faktanya tidak demikian. Maka perbaikan sistem sangat dibutuhkan,” tukasnya. (Adv/AL)
Leave a Reply