SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mempercepat proses pendataan lahan di sepanjang bantaran Sungai Karang Mumus (SKM).
Menurutnya, keakuratan data sangat penting agar program normalisasi sungai yang tengah dilaksanakan berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Novan menjelaskan, salah satu aspek penting dalam pendataan adalah memastikan status kepemilikan lahan warga yang tinggal di kawasan bantaran. Hal ini perlu dilakukan supaya pembebasan lahan nantinya sesuai aturan dan tidak menimbulkan konflik baru.
“Pendataan harus jelas, mana lahan milik pribadi dan mana yang bukan. Dengan begitu, pemerintah punya acuan yang tepat sebelum melakukan pembebasan,” terangnya, Jumat (22/8/2025).
Ia menekankan, data yang valid akan memudahkan Pemkot dalam merencanakan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan.
Apalagi, menurutnya, keterbatasan anggaran daerah maupun dukungan dari pemerintah pusat harus menjadi pertimbangan utama.
“Kalau data sudah lengkap, pemerintah bisa mengukur kebutuhan anggaran dengan lebih tepat dan efisien,” ujarnya.
Selain itu, Novan berharap normalisasi SKM tidak hanya berfokus pada relokasi warga, tetapi juga mampu mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya.
Ia menilai, langkah tersebut akan memberi dampak jangka panjang, khususnya dalam upaya mengurangi banjir dan menjaga kualitas lingkungan.
“Harapan kami, setelah normalisasi selesai, SKM bisa kembali menjadi sungai yang sehat dan bermanfaat, bukan lagi tempat buangan yang memperparah banjir,” tukasnya. (Adv/AL)
Leave a Reply