SAMARINDA – Persoalan pembangunan rumah ibadah di kawasan Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, kembali mencuat. Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, meminta agar proses pendirian tempat ibadah tersebut dikaji ulang demi menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.
Samri menilai, meski Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah memberikan rekomendasi, proses pengajuan permohonan pembangunan dinilai tidak dilakukan secara transparan.
“Ada indikasi bahwa pengajuan izin tidak disampaikan secara terbuka, sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang untuk menjamin prosesnya berjalan sesuai prosedur,” ujarnya, Senin (14/7/2025).
Ia menekankan bahwa apabila semua persyaratan administratif telah terpenuhi dengan baik sejak awal, maka potensi konflik bisa dihindari.
Peninjauan ulang, menurutnya, bukan ditujukan untuk menghambat pembangunan, melainkan demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi umat yang akan beribadah, sekaligus menjaga stabilitas sosial di lingkungan sekitar.
“Isu ini sangat sensitif. Kita perlu pendekatan yang lebih hati-hati agar tidak memicu gejolak antarwarga. Pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama, membuka ruang dialog yang jujur dan terbuka,” jelas Samri.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan dinamika di lapangan, meskipun ada sebagian warga yang menyatakan setuju. Variasi respons masyarakat tetap harus diperhitungkan agar tidak menimbulkan ketegangan baru.
Menurutnya, musyawarah menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan semacam ini tanpa harus melalui jalur hukum.
Samri menambahkan bahwa transparansi dalam proses pengajuan izin sangat penting untuk menghindari kesan adanya intervensi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu.
“Jika memang ada oknum yang mencoba mempengaruhi proses ini, maka itu harus diusut secara menyeluruh. Yang kita butuhkan adalah keterbukaan dan kepastian hukum,” tutupnya. (Adv/AL)
Leave a Reply