SAMARINDA – Rendahnya partisipasi warga dalam Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Samarinda menjadi perhatian serius DPRD setempat.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif struktur masyarakat di tingkat bawah seperti RT, dasawisma, dan PKK.
Sejak diluncurkan pada 15 April 2025, program yang merupakan inisiatif pemerintah pusat ini baru dimanfaatkan oleh sekitar 774 warga. Angka itu jauh dari target yang diharapkan, yaitu 10 persen dari jumlah penduduk Samarinda.
Menurut Novan, hambatan utama bukan pada fasilitas atau tenaga medis, melainkan kurangnya informasi yang menjangkau masyarakat secara merata, terutama soal proses pendaftaran online dan pentingnya skrining kesehatan dini.
“RT, PKK, dan dasawisma punya peran vital sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan warga. Mereka bisa menjadi garda terdepan dalam mengedukasi dan mengajak warga untuk memanfaatkan layanan ini,” kata Novan, Jumat (30/5/2025).
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan struktur masyarakat ini bisa meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Terlebih, program ini tersedia di 26 puskesmas tanpa syarat domisili.
“Jangan tunggu sakit dulu. Pemeriksaan ini justru untuk mendeteksi risiko sejak dini. Sayang kalau fasilitas seperti ini tidak digunakan dengan maksimal,” tukasnya. (Adv/AL)
Leave a Reply