SAMARINDA – Penyebaran data pribadi atau doxing belakangan ini makin sering terjadi, bahkan mulai menyasar para pejabat publik. Fenomena ini dikhawatirkan menjadi cara baru dalam membungkam kebebasan berekspresi di ruang digital.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, angkat bicara terkait situasi ini. Ia menyebut doxing sebagai bentuk intimidasi yang dapat mengancam demokrasi dan membuat masyarakat merasa tidak aman untuk menyampaikan pendapat.
“Doxing bukan sekadar pelanggaran privasi. Ini adalah bentuk tekanan yang menciptakan ketakutan dan berpotensi membungkam suara publik,” tegas Samri, Senin (7/7/2025).
Ia juga mengkritisi sikap sebagian pihak eksekutif yang cenderung menanggapi kritik dari legislatif secara negatif, seolah sebagai bentuk konfrontasi, padahal DPRD menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami menjalankan tugas sebagai pengawas. Kalau kami bersuara, dianggap menyerang. Kalau diam, dibilang tidak bekerja. Padahal kami juga menyertakan solusi dalam kritik yang disampaikan,” ujarnya.
Namun menurut Samri, tidak semua masukan ditanggapi dengan terbuka oleh pemerintah. Di sisi lain, muncul pula upaya-upaya pembungkaman yang muncul setiap kali ada kritik yang disuarakan.
“Ketika kritik muncul, tiba-tiba ada narasi negatif atau bahkan penyebaran data pribadi seseorang. Ini pola yang harus dihentikan,” tambahnya.
Untuk itu, Samri mendesak aparat penegak hukum agar bersikap tegas dalam menangani kasus-kasus doxing yang terjadi di Samarinda. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat di ruang digital, tanpa rasa takut.
“Penegakan hukum atas kasus doxing harus dilakukan segera. Ini demi menjaga kebebasan berekspresi dan iklim demokrasi yang sehat di masyarakat,” tukasnya. (Adv/AL)
Leave a Reply