KUTAI KARTANEGARA – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara lakukan tinjauan lapangan untuk memverifikasi terkait adanya isu bantuan kapal untuk nelayan di Kecamatan Samboja yang diperjualbelikan.
Semula, beredar informasi di media sosial tentang adanya oknum yang tak bertanggung jawab melakukan jual beli bantuan kapal yang semestinya menjadi penopang kesejahteraan para nelayan tersebut.
Setelah mendengar informasi tersebut, DKP Kukar langsung turun ke lapangan untuk melakukan tinjauan yakni ke Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Jumat (29/11/2024).
Kepala DKP Kukar Muslik melalui Staf Pengawasan Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Surya Herry Yussal mengatakan tinjauan yang dilakukan tentu untuk memperjelas benar atau tidaknya isu yang berhembus tersebut.
Dalam investigasi di lapangan, muncul informasi bahwa adanya oknum tertentu mencoba menghasut penerima bantuan untuk menjual kapal.
“Ada oknum yang bilang ‘Barangnya jual saja ke saya’, kepada penerima bantuan. Tapi ada juga yang klaim kalau hanya berupa pinjam pakai, bukan jual beli,” terang Surya menjelaskan.
Surya menyayangkan tindakan tersebut, mengingat bantuan itu dirancang untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi nelayan.
Bahkan, bantuan kapal ini diberikan melalui proses seleksi ketat, berdasarkan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh RBPK. Data penerima diverifikasi bersama antara pihak kelurahan samboja kuala, penyuluh dan petugas DKP untuk memastikan bahwa penerima benar-benar nelayan aktif dan masuk dalam data RBPK.
Selain itu, setiap penerima bantuan diwajibkan menandatangani pakta integritas dan siap diaudit oleh lembaga pengawas seperti BPK, BPKP, hingga KPK.
“Ini untuk memastikan bantuan tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan,” ucapnya.
DKP Kukar berkomitmen mendalami kasus ini hingga tuntas. Jika ditemukan pelanggaran, oknum yang terlibat akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Ke depan, DKP Kukar juga menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Bantuan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan untuk disalahgunakan. Kami akan terus mengawasi agar semua berjalan sesuai aturan,” tukasnya.
Sementara, Lurah Kuala Samboja, Usman, turut mendampingi DKP Kukar dalam proses verifikasi. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran dan tidak terulang di masa depan.
“Bantuan ini penting untuk kebutuhan ekonomi nelayan. Kami ingin memastikan semuanya digunakan sesuai peruntukannya,” ungkap Usman.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya tanggung jawab bersama dalam memanfaatkan bantuan pemerintah. Para nelayan di Kuala Samboja diharapkan dapat menjaga kepercayaan demi kesejahteraan mereka sendiri dan komunitas. Bukan hanya sekadar bantuan, kapal tersebut adalah harapan akan masa depan yang lebih baik bagi para nelayan Kukar.
Leave a Reply