Jakarta – Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah sekaligus Mendagri, Tito Karnavian, mengungkapkan saat ini tahap pemulihan permanen pascabencana Sumatera mulai dilakukan. Tito menargetkan pemulihan permanen ini selesai dalam waktu tiga tahun.
Hal itu disampaikan Tito usai rapat bersama DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026). Tito mengatakan pemerintah telah menyusun rencana induk percepatan rehabilitasi-rekonstruksi yang akan dijalankan selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Itulah jadi dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa untuk menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk (Rencana Induk),” kata Tito.
“Renduk ini, rencana induk ini direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian/lembaga. Setelah itu disandingkan. Dari sandingan itu, dari Bappenas, kemudian juga kami Satgas ikut dalam apa namanya itu, menyesuaikan, selama, akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun, 2026, 2027, 2028,” sambungnya.
Dia menyebutkan terdapat 11.512 program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam proses rehab-rekon tersebut. Di antaranya mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap bagi warga terdampak bencana.
“Yang prioritas utama tentu di tahun 2026, infrastruktur, sungai, jalan, kemudian sekolah, dan lain-lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito mengatakan total anggaran yang diusulkan sebesar Rp 100,166 triliun. Dia mengatakan usulan tersebut telah mendapat dukungan dari DPR RI.
“Total anggaran yang sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak 100,166 triliun selama 3 tahun,” ujarnya.
Adapun rinciannya, anggaran tahun 2026 sebesar Rp38,9 triliun, tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun. Tito mengatakan porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
“Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, Kementerian PU. Itu lebih kurang totalnya Rp 69 triliun selama 3 tahun, tahun ini Rp 22 triliun,” ujarnya.
“Nah, kita harap di samping itu juga Huntap tadi dari Kementerian PKP Rp 7,4 triliun selama 2 tahun. Kalau Huntap kita targetkan paling lambat 2027, jangan terlalu lama di hunian, hunian sementara,” sambungnya.
(amw/knv)
