Badan Gizi Nasional (BGN) melantik 5 pejabat baru yang menggantikan pejabat sebelumnya. Adanya pejabat baru ini diharapkan memperkuat struktur di tengah proses bersih-bersih pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang sedang berjalan.
Adapun pejabat baru itu mulai dari Sekretaris Utama hingga Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Wakil BGN Agustina Arumsari dan Trenggono memperkenalkan kelima pejabat dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Berikut daftar pejabat yang diperkenalkan:
1. Lili Khamiliyah selaku Sekretaris Utama
2. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
3. Zainuri selaku Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran
4. Mariman Darto selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
5. Ketut Sumedana selaku Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agustina mengatakan hal penting dari organisasi untuk program makan bergizi bergizi gratis (MBG) merupakan sumber daya manusia (SDM). Para pejabat baru BGN ini dilantik atas dasar Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto.
“Kemarin sore kemarin dapat Keppres mengangkat beliau-beliau ini, pejabat tinggi madya. Kami butuh tim memperbaiki BGN dan makan bergizi gratis,” ujarnya.
Ada nama tak asing di jajaran pejabat baru yakni Ketut Sumedana yang merupakan mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung. Agustina menjelaskan rekam jejak Ketut terbilang mentereng dengan pernah menjabat di kejaksaan selama 28 tahun. Selain itu, Ketut merupakan doktor di bidang ilmu hukum.
“Nah ini kayanya kalau beliau nggak asing nih, karena beliau lama jadi Kapuspenkum ya? Ya, silakan Bapak Dr Ketut Sumedana, SH, MH. Ini dulu kalau ada konferensi pers di Kejagung kayanya beliau nih yang mengorganisir,” kata Agustina.
“Nanti seperti misalnya ada beberapa kejadian dan sebagainya mungkin keracunan dan sebagainya beliau yang akan lihat langsung dan beliau punya jaringan seluruh Indonesia tentu saja sebagai mantan di Kejagung ya,” lanjutnya.
Agustina juga menyebut pengalaman Ketut di bidang pengawasan penegak hukum saat menjadi jaksa sangat dibutuhkan. Dia juga akan diminta mengidentifikasi potensi penyimpangan, memastikan kepatuhan regulasi.
“Dan tentu saja ini nanti monitoring evaluasi seluruh program MBG itu nanti termasuk Standar Operasional. Jadi begini kira-kira pembagian tugasnya, yang bikin standar bagaimana menghasilkan program ketepatan sasaran dan sebagainya, SOP dan sebagainya,” ungkap dia.
BGN Bersih-bersih MBG
BGN kini tengah melakukan pembenahan total tata kelola MBG. Selama proses evaluasi, Agustina mengungkap contoh temuan masalah di lapangan, salah satunya ada satu sekolah dilayani dua dapur atau SPPG.
“Sebagai contoh, kami menemukan ada satu sekolah yang ternyata dilayani oleh dua SPPG berbeda. Ketika data tersebut disandingkan dengan data dapodik, kami menemukan adanya ketidaksesuaian yang saat ini masih terus kami telusuri,” kata Agustina.
Temuan-temuan seperti ini menjadi salah satu alasan mengapa proses validasi data perlu dilakukan secara mendalam. Jika seluruh data sudah benar-benar bersih dan terintegrasi, perencanaan anggaran juga akan menjadi lebih akurat.
Agustina mengakui sampai saat ini sistem yang ada memang belum sepenuhnya terintegrasi. Untuk itu, BGN hendak memperbaiki sistem tersebut agar diketahui secara langsung.
“Salah satu yang akan kami dorong adalah integrasi antara data dapodik dan sistem MBG sehingga secara real-time dapat diketahui jumlah anak penerima manfaat MBG sekolah mana saja yang menerima MBG, distribusi penerima manfaat, pemantauan pelaksanaan program,” jelasnya.
Menurutnya, data yang akurat sangat penting untuk memberikan kepastian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Dia menyebut salah satu poin penting dari hasil evaluasi yang ada adalah perlunya membuka ruang transparansi yang lebih luas kepada masyarakat melalui data yang dapat dipantau secara jelas.
“Menurut saya, ini adalah hal yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus utama yang akan kami kerjakan,” tegasnya.
Halaman 2 dari 2
(eva/fas)
