645 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menunggu kepastian operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN). (Foto: Okezone.com/BGN)
JAKARTA – Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T) mengungkapkan sebanyak 645 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menunggu kepastian operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Pasalnya, ratusan SPPG tersebut telah memenuhi tahapan persyaratan perjanjian kerja sama (PKS) di wilayah 3T dan seharusnya sudah dapat beroperasi.
Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, mengatakan seluruh proses pembangunan dan persiapan telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak awal, para investor menerima penugasan untuk membangun SPPG berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang diterbitkan BGN.
“Pembangunan ini dilakukan karena melihat masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang belum terjangkau program Makan Bergizi Gratis. Niat kami hanya untuk membangun dan mendukung program pemerintah, bukan untuk memperjualbelikan titik atau fasilitas yang dibangun,” ujar Herwil, Minggu (21/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas di wilayah terpencil memiliki tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan di wilayah perkotaan, mulai dari keterbatasan akses hingga tingginya biaya logistik.
Menurut APGI 3T, sebagian besar pembangunan telah diselesaikan sejak Oktober hingga Desember 2025. Namun hingga saat ini, banyak pengelola belum memperoleh kepastian mengenai aktivasi operasional SPPG yang telah dibangun.
