Salurkan KUR Perumahan, BRI Perketat Pengawasan Kredit (Foto: Freepik)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) melalui sistem pengawasan yang berlapis.
Langkah ini dipertegas dalam pertemuan strategis antara Direktur Utama BRI Hery Gunardi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang berlangsung di kantor BRI Pusat, Sudirman, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas skema percepatan pembiayaan perumahan bersubsidi serta optimalisasi KUR kepemilikan rumah guna mendukung program pemerintah secara berkelanjutan.
“Ya harus kan di bank itu ada yang namanya kontrol, internal control. Jadi semua proses bisnis yang kami jalankan itu tentunya ada internal control-nya, ada compliance-nya, ada auditnya. Jadi audit akan memastikan bahwa setiap simpul tadi itu semua berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Saya rasa itu, kalau enggak dijagain ya nanti bisa belok kiri belok kanan,” ujar Hery dalam jumpa pers di kantor pusat BRI Sudirman, Jakarta (25/5/2026).
Berdasarkan data per 25 Mei 2026, realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dari BRI telah menyentuh angka Rp9,2 triliun. Angka tersebut terbagi atas sisi supply bagi 752 nasabah senilai Rp1,1 triliun dan sisi demand yang mencapai 65.576 nasabah dengan nilai Rp8,1 triliun.
Secara kumulatif, kontribusi pembiayaan KPP dari BRI menyumbang 54,6 persen dari total raihan kredit perbankan nasional yang berada di angka Rp16,8 triliun.
Penyerapan yang agresif ini membuat plafon awal tahun sebesar Rp8 triliun ludes hanya dalam waktu relatif singkat. Merespons tren positif tersebut, kuota pembiayaan kini ditingkatkan menjadi Rp12 triliun untuk menjaga momentum pembangunan pada periode 2025 dan 2026.
